MATARAM, klikntb.com - Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi NTB H. Lalu Muhammad Faozal, Kamis (3/7) mengingatkan anggota DPRD NTB untuk jujur dan tidak asal bicara. Ucapannya tersebut menjawab tudingan Ketua Fraksi PKS, Johan Rosihan dan anggota Komisi III, Made Slamet, soal tupoksi Dispar yang harusnya urus promosi saja bukannya main proyek fisik destinasi wisata.
Kepada klikntb, Faozal membantah tuduhan kedua vocalis DPRD NTB tersebut dan meminta ucapan harusnya disertai data.
Ia pun meminta Dewan menunjukkan data yang tidak sesuai dari pengerjaan proyek yang dituduhkan tersebut.
"Coba tunjukkan dimana letak tidak bersesuaian nya proyek tersebut," tanya nya.
Ia menyadari bahwa itu pendapat pribadi, dan menurutnya tak ada yang bisa melarang anggota DPRD bicara tapi harusnya sesuai realita. Ia pun mengancam akan membuka persoalan ini ke publik jika dirinya benar. "Saya akan press confrence jika ini benar," ungkapnya.
Mantan Kabag Humas Provinsi NTB ini juga balik bertanya kepada dewan bahwa dalam merumuskan pekerjaan tersebut dilakukannya bersama DPRD. Kalau salah seharusnya diperbaiki. "Mereka yang merumuskan pekerjaannya kok bisa salah. Saya berteman baik dengan pak Johan, ndak ada yang saya takuti, mari kita kongkrit saja. Teman-teman (dewan, red) mustinya jujur bicara jangan seenaknya.," tegasnya.
Soal temuan BPK diakuinya bahwa tidak ada di tahun 2015 dan 2016. Menurutnya semua sudah dikembalikan dan tidak ada seperti yang dituduhkan dewan itu. Hanya di tahun 2017 baru ada temuan, karena pres mayor artinya tidak boleh bahan material masuk hari lebaran, sehingga kontraktornya kena denda," ujarnya.
"Di tahun 2017 dari Rp 389 juta ada temuan. Pengembalian BPK tahun 2017. Dan 2016 kita sudah selesai. Tahun 2017 tinggal Rp.80 juta dari Rp.389 juta ," ungkapnya.
Mengenai proyek yang ada di desa adat Senaru itu berasal dari uang pokir anggota DPRD NTB sendiri. Dewan juga yang menaruh pokirnya dalam bentuk fisik di Dispar lantas dimana letak salahnya.
"Kita sudah capek urus itu. Jadi silahkan lihat saja dilapangan, biar sesuai fakta. Kalau tidak sesuai silahkan dilaporkan," tantangnya.
Dia juga menyebutkan bahwa kabupaten belum tentu akan membuat WC, Musholla, sehingga dibuatkan oleh pemerintah provinsi. Begitu juga halnya perbaikan destinasi di Aiq Nyet Narmada. "Berapa banyak sekarang yang bisa hidup dari Aiq Nyet, coba dulu siapa yang tahu itu. Kita bantu perbaiki sekarang bisa dikenal masyarakat.
Anda ( Dewan, red,) teriak tidak ada WC umum kita buatkan, anda teriak soal sampah trawangan kita bantu. Tapi memang belum bisa diselesaikan. Jadi kalau tidak begitu siapa yang akan perhatikan," tutupnya.
Una
0 komentar:
Posting Komentar