MATARAM, klikntb.com - Mendapat serangan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menilai pemerintahannya gagal, as Gubernur Nusa Tenggara Barat, TGH Muhammad Zainul Majdi tak risau dan menyerahkan penilaian pemerintahannya ke Publik.
"Kalau penilaian wajar. Sebagai partai politik semua berhak memberikan penilaian kepada pemerintah daerah. Masalah penilain itu, objektif apa tidak biarlah publik yang menilai. Saya sebetulnya lebih suka berbicara satu-satu supaya objektif," kata Gubernur dua periode ini di Mataram, Rabu (9/8).
Gubernur, menjelaskan terkait penjualan 6 persen saham daerah yang dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh PDI Perjuangan. Muhammad Zainul Majdi atau akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) membantah hal itu. Ia menegaskan bahwa proses penjualannya sudah melalui proses dengan mendapat persetujuan para pemilik saham, yakni Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB sebesar 40 persen, Kabupaten Sumbawa Barat 40 persen dan Kabupaten Sumbawa 20 persen.
"Kan saya lihat di foto saat PDIP menggelar konferensi pers ada Bupati Sumbawa Barat dan Bupati Sumbawa. Kalau dua Bupati ini tidak mau, tidak akan terjadi penjualan saham. Karena Provinsi cuman memiliki 40 persen. Jadi kalau 60 persen itu gak mau, gak akan bisa dijual," ungkap gubernur.
Karena itu, kata TGB, bila menurut mereka menolak tidak mungkin kedua Bupati tanda tangan.
"Sebelum saya tanda tangan saya sudah lihat tanda tangan dari kedua Bupati. Artinya sudah ada persetujuan," terangnya.
Untuk itu, terkait penjualan saham, gubernur menegaskan penjualan saham itu merujuk kesepakatan bersama Pemprov NTB, Kabupaten Sumbawa Barat dan Sumbawa. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang menurut Pemprov, KSB dan Sumbawa lebih maslahat untuk menjual saham itu.
"Jadi maksud saya untuk penjualan saham kita jadikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Bahwa jangan ada disinformasi seakan-akan wah ini provinsi saja yang mau," tandas gubernur.An
0 komentar:
Posting Komentar