KSB, klikntb.com - Implementasi Program Pemberdayaan Daerah Gotong Royong (PDPGR) menjadi topik yang dikritisi dalam perbincangan kalangan praktisi Kabupaten Sumbawa Barat. Hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan Dinas Perumahan Rakyat, Novrizal Zainsyah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Syaiful.
Sementara dari anggota DPRD KSB dihadiri oleh Masadi dan Mustakim Patawari. Ada juga unsur Forum BPD, Lurah Kuang, agen dan paliuk PDPGR, tak ketinggalan juga beberapa pegiat LSM serta beberapa tokoh muda lainnya.
Diskusi publik yang dilaksanakan secara intens oleh Komunitas Kajian Kebijakan Publik ((K3P) Rabu 9 Agustus 2017 malam tersebut di Cafe Login Taliwang mengambil tema 1 Tahun Implementasi PDPGR. Antara Harapan dan Keniscayaan.
Poin penting yang bisa diambil sebagai rekomendasi kepada pemegang kebijakan program daerah ini adalah perlu dilakukan kajian ulang terhadap klausul-klausul dalam Perda dan Perbup ini bila sasaran yang ingin dicapai berhasil sesuai tujuan dan murni untuk kepentingan masyarakat banyak. Keterlibatan pihak Yudikatif (dalam hal ini pihak pengadilan negeri, kejaksaan dan kepolisian) semestinya ditinjau ulang dalam program ini apalagi mengingat keterlibatan pihak yudikatif di dalamnya tidak sejalan dengan tupoksinya aparatur penegak hukum.
" Kita harus mawas diri dan berhati hati dalam penggunaan uang rakyat ini, bukan hanya dari aspek hukumnya akan tetapi secara moral kita bertanggung jawab agar anggaran (uang) rakyat ini bisa sampai kepada rakyat, tepat sasaran dan harus menyentuh pada skala prioritas kebutuhan rakyat itu sendiri." kritik Heri M. Saleh dari Pegiat LSM setempat.
Sementara Novrizal Zainsyah dan Syaifullah menanggapi bahwa PDPGR adalah program yang luar biasa bila dimaknai dan diimplementasikan sesuai arahan perda yang mengatur pelaksanaannya. Hanya realita di lapangan tentu tidak dapat berhasil 100% tetap saja ada ruang perbaikan yang dibutuhkan oleh semua pihak.
Lain halnya dengan Mustakim Patawari yang dikenal sebagai oposisi di parlemen daerah ini mengatakan waktu akan mengungkap kelemahan implementasi program tersebut karena belum sepenuhnya dinyatakan dalam bentuk pelaksanaan.
"Perda ini tinggal menunggu seleksi alam saja. Suatu ketika pasti akan terlihat dan terkuak karena carut marutnya sudah di sana sini. Meskipun dalam strukturalnya lembaga legislatif masuk dalam tim pengarah namun tidak ada peranan yang nyata dalam struktur tersebut sehingga saya sendiri merasa tidak pantas mendapatkan isentif dari program ini." ujarnya sedikit keras sehingga membuat peserta lainnya serentak memberikan aplaus.
Sementara Masadi, anggota dewan dari partai pengusung pemerintah lebih mengharapkan kepada semua pihak untuk mengawal perjalanan program PDPGR ini agar menjadi lebih baik dan sesuai dengan semangat gotong royong.
Meski dia sendiri mengakui bahwa juga ikut menolak dan mengembalikan isentif dari program ini yang diperuntukkan untuk dirinya pribadi sebagai anggota dewan karena merasa tidak sesui dengan aturan.
Lebih jauh klikntb memantau diskusi ini berlangsung tertib dan cukup santai. Hanya suasananya sempat sedikit tegang namun mampu diatasi pemandu diskusi Hendry Kusnadi. Pria yang juga Direktur Utama lembaga K3P ini sangat piawai mengalihkan suasana sehingga kendati suasananya memanas tetapi akhirnya kembali terlihat akrab dan tetap serius.
"Dia memandu diskusi ini dengan baik dan sesuai alur sehingga ketika langsung menghentikan perdebatan dengan pertunjukan musik live dari group band setempat. Ini acara yang keren". Puji salah seorang peserta yang enggan menyebutkan namanya.
Disela sela acara, Hendry Kusnadi juga memastikan bahwa K3P akan membuat rekomendasi terkait poin-poin yang menjadi catatan dari diskusi tersebut kepada Pemda Sumbawa Barat dan pihak-pihak terkait lainnya.dev
0 komentar:
Posting Komentar