MATARAM, klikntb.com - Mendekati pelaksanaan Pilkada serentak 2018, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Senin (14/8) melakukan mutasi sejumlah jabatan birokrasi mulai dari level eselon IV hingga eselon II. Tak kurang sebanyak 177 pejabat di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terkena imbas dari mutasi itu.
"Mudahah-mudahan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dapat berjalan dengan baik di NTB," kata Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin saat melantik dan mengambil sumpah/janji pejabat lingkup pemerintah Provinsi NTB.
Dalam momen yang dihadiri pula oleh Sekretaris Daerah NTB H Rosiady H Sayuti dan Asisten Admnistrasi Umum dan Kesra NB Bachruddin itu, orang nomor dua di NTB itupun menolak jika mutasi jabatan di Pemprov NTB itu dikaitkan dengan Pilkada. Sebab, katanya, mutasi tersebut merupakan hal yang biasa dalam dunia birokrasi.
"Tidak ada kaitan dengan Pilkada. Ini murni mutasi biasa," tegas Amin.
Sebanyak 177 orang pejabat yang dilantik dengan rincian jabatan pimpinan tinggi pratama (Eselon II) 5 orang, di antaranya Lalu Saswadi dari Kepala Dinas Perpustakaan menjadi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, H Rusman dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMPD - Dukcapil) Provinsi NTB menjadi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah. Posisinya digantikan Ashari yang sebelumnya menjabat staf ahli gubernur bidang pemerintahan, politik, hukum dan pelayanan publik.
Selanjutnya, Abdul Hakim Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah menjadi staf ahli gubernur bidang pemerintahan, politik, hukum dan pelayanan publik. Kemudian Manggaukang Raba dari Kepala Biro Ekonomi menjadi staf ahli gubernur bidang ekonomi, keuangan, infrastruktur dan pembangunan. Disamping itu jabatan administrator (Eselon III) 52 orang dan jabatan pengawas (Eselon IV) 120 orang juga mutasi.
"Bagi ASN kita berharap agar tetap kompak melaksanakan tupoksi masing-masing, insyallah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan terus terpelihara dan terjaga," ujarnya.
Wagub menegaskan momen mutasi merupakan bagian dari komitmen kita semua, dimanapun ASN ditempatkan harus dapat diterima dengan baik, dengan tulus dan ikhlas. Tidak ada sesuatu yang tetap, pasti ada perubahan.
"Program-program yang sudah direncanakan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar berjalan dengan baik dan maksimal dimanapun bertugas," tegas Amin.
Terkait dengan penetapan APBDP, Wagub menjelaskan agar seluruh ASN dapat melakukan evaluasi sejauh mana realisasi fisik dan keuangan sampai bulan Agustus ini.
"Kita harap pada bulan November dan Desember tidak ada program kejar tayang, ini tidak baik bagi program yang kita laksanakan," ucapnya.
Meski demikian dikatakan Amin, kendala pasti bisa diatasi bersama-sama.
"Lakukan koordinasi yang baik dengan kabupaten/kota, pastikan koordinasi tersebut produktif bagi penyerapan anggaran kita," katanya.
Untuk itu, Wagub juga mengingatkan bahwa saat ini tingkat kepercayaan masyarakat sangat penting. Begitu daerah baik maka Pemerintah Pusat juga pasti akan mengapresiasi.
Karena itu, lanjut Amin, kritikan dan masukan dari berbagai elemen masyarakat terhadap pemerintah di respon dengan baik tidak perlu terlalu berlebihan.
"Itu menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja hingga hasilnya bisa dirasakan masyarakat. Daerah kuat negara juga akan kuat, pemerintah harus memberikan ruang kepada masyarakat untuk merespon," jelas Amin.An
0 komentar:
Posting Komentar