MATARAM, klikntb.com - Ratusan santri dan santriwati bersama GP Ansor di Nusa Tenggara Barat melakukan aksi turun ke jalan untuk berunjuk rasa menolak soal rencana pelaksanaan lima hari sekolah yang meleset diisukan menjadi "Full Day School", meski sama-sama disingkat FDS.
Dalam aksi yang dilakukan di depan Kantor Gubernur NTB itu, para santri dan santriwati ini berpakaian seragam sekolah turut membawa spanduk dan pamplet yang bertuliskan penolakan atas keluarnya Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah.
"Kami para santri dan santriwati serta seluruh warga NU di NTB menolak rencana pemerintah yang akan memberlakukan 'Full Day Scholl' atau FDS," kata Ketua GP Ansor NTB Zamroni Azis saat berorasi di depan Kantor Gubernur NTB di Mataram, Rabu.
Zamroni Azis, memuturkan pelaksanaan FDS dinilai berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi dunia pendidikan di tanah air, tidak hanya kepada siswa secara langsung tetapi juga Madrasah Diniyah, karena tidak sesuai dengan kultur pendidikan yang telah berjalan selama ini.
"Kalau ini diterapkan justru dampaknya sangat buruk bagi dunia pendidikan di Indonesia, karena dapat mengancam eksistensi pondok pesantren. Makanya, kami menolak Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah itu," katanya.
Tak ingin kalah dengan Ketua GP Ansor, Sekretaris PWNU NTB Lalu Winengan dalam orasinya pun, mengaku sangat tidak setuju dengan keputusan pemerintah melalui Menteri Pendidikan yang mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 tahun 2017 tentang Hari Sekolah.
"Lima hari sekolah ini sangat membebankan para siswa, karena menimbulkan jurang pemisah antara siswa miskin dan siswa kaya serta sekolah negeri dan pondok pesantren. Untuk itu kita meminta pemerintah segera mencabut Permendikbud Nomor 23 tahun 2017," katanya diiringi sorak-sorak para santri yang berunjuk rasa.
Bahkan Winengan menegaskan, apabila pemerintah tidak mencabut Permendikbud, Nomor 23 tahun 2017. Maka pihaknya mengancam akan mendesak PBNU untuk mencabut dukungan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Kita ini seperti dijajah oleh pemerintah sendiri dan seperti diadu domba antara NU dan Muhammadiyah. Padahal yang kita suarakan adalah kepentingan bersama," tegasnya.
Aksi ini sendiri, ditemui langsung Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi dan Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin. Bahkan pada kesempatan itu, Gubernur memahami apa yang dirasakan para santri dan santriwati termasuk sejumlah pihak terkait rencana penerapan Lima Hari Sekolah tersebut.
Sebab, sebagai orang yang terlahir dari santri, gubernur berharap pemerintah melalui Menteri Pendidikan memberikan penjelasan sebanyak-banyak tentang penerapan Lima Hari Kerja itu.
Dalam artian, penjelasan itu tidak diartikan hanya sosialisasi tetapi dalam setiap penjelasan perlu juga didengar sumbangsih pikiran dari masyarakat.
"Apa yang menjadi aspirasi, santri dan santriwati turun ke jalan bukan untuk gagah-gagahan, insyaAlloh didengar, di diskusikan disilaturahimkan, sehingga di dapat titik temu yang baik oleh pemerintah," jelas gubernur yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) itu.
Namun disisi lain, TGB mengajak para santri dan santriwati serta seluruh masyarakat untuk menyikapi isu-isu secara bijak, termasuk isu FDS itu. Artinya, aspirasi yang baik disampaikan secara baik. Karena disitulah jiwa pondok pesantren.
"Memang kadang-kadang, karena ponpes sekian puluh tahun tidak pernah bersuara dianggap tidak ada, karena baiknya, karena ikhlasnya menerima apa yang terjadi maka dianggap tidak ada. Tapi saya berharap cara seperti ini tidak ada lagi. Ponpes walaupun diam di dalamnya ada energi yang luar biasa, karenanya hargai energi itu," ucapnya.
Selanjutnya, apa menjadi aspirasi para santri, gubernur berjanji akan meneruskannya kepada pemerintah pusat, sehingga dapat didengar dan mendapat keputusan yang baik bagi semuanya.
"Apa yang jadi aspirasi para santri saya terima secara resmi dan saya teruskan untuk disampaikan ke pemerintah pusat," janji gubernur dihadapan para santri santriwati yang tergabung dalam wadah warga NU tersebut.An
0 komentar:
Posting Komentar