MATARAM, klikntb.com - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat H Muhammad Amin mengungkapkan sebagian besar wilayah di NTB tergolong rentan bencana.
"Dari 14 jenis potensi bencana di Indonesia, 11 diantaranya terdapat di Wilayah NTB," kata Muhammad Amin saat rapat koordinasi Peningkatan Kapasitas Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Penanganan Bencana Tahun 2017, di Mataram, Selasa (8/8).
Wagub menyebutkan, penyebabnya adalah kondisi geologis NTB terutama di wilayah pegunungan dan pesisir pantai mulai dari barat sampai timur rawan bencana.
"Karenanya kerentanan bencana tersebut, tidak hanya membutuhkan program penanganan secara komprehensif dan terintegrasi, tetapi juga penting menyiapkan masyarakat agar tangguh bencana," tuturnya.
Menurut Amin, ketika terjadi bencana, sudah pasti akan menurunkan, bahkan melumpuhkan tingkat produktivitas masyarakat. Misalnya tidak sedikit lahan yang tadinya bisa ditanami ketika datang bencana banjir akan rusak, dan juga infrastrukturnya rusak.
Karena itu, semua pihak kata Wagub, harus ikut berperan untuk 'merecovery' akibat bencana tersebut. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana.
Untuk itu, Wagub, mengingatkan bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah Daerah. Karenanya, ia berharap dalam menjalankan amanah konstitusi tersebut, perlu disusun suatu konsep penangulangan bencana yang terencana, terkoordinasi dan menyeluruh. Mulai pada tahap pra-bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
Pemerintah daerah dan semua pihak terkait, dimintanya untuk menyatukan langkah-langkah taktis yang cepat dan tepat untuk meminimalisir dampak bencana sekaligus mempersiapkan diri untuk menghadapi resiko bencana di masa depan.
"Sebagai langkah preventif, saya minta BPBD NTB selaku leading sector penanggulangan bencana lebih mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat agar menjadi masyarakat tangguh bencana," ujar Amin.
Senada dengan Wagub, Asdep Tanggap Cepat Bencana, Kemenko PMK, Joko Yuwono, mengatakan dari hasil Rakor ini diharapkan dapat diperoleh masukan-masukan dan pemikiran serta komitmen lebih jauh lagi agar dapat mengantisipasi berbagai permasalahan kebencanaan.
Untuk selanjutnya dapat dirumuskan berbagai langkah upaya penanggulangan melalui keterpaduan kebijakan dan perencanaan khususnya dalam penguranga resiko bencana.
Herbin Manihuruk selaku Asdep PRB (Pengurangan Resiko Bencana) menambahkan, hasil indeks resiko bencana (database tahun 2014) dari 478 kabupaten/kota, 77% wilayah Indonesia merupakan resiko tinggi rawan bencana, untuk di NTB 88% dari wilayah ini menjadi lokasi prioritas.
Mengantisipasi bencana itu, kata Herbin maka hal yang perlu dilakukan pemerintah adalah seperti kata Wagub tadi. Yakni sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia juga mengungkapkan gagasannya tentang upaya mewujudkan ketangguhan bencana di setiap desa. Artinya ketika terjadi bencana, maka pihak pertama yang bisa menyelamatkan masyarakat, bukan BPBD atau Tim SAR tetapi masyarakat sendiri.
"Untuk diketahui 25% bisa selamat karena diri sendiri, maka dari itu masyarakat harus kita internalisasikan bagaimana upaya-upaya penyelamatan diri," tegasnya.
Karena itu, program pembentukan Desa Tangguh Bencana menjadi prioritas yang perlu di sukseskan bersama. An
0 komentar:
Posting Komentar