MATARAM, klikntb.com - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Nusa Tenggara Barat menyoroti serius soal pendapatan asli daerah serta pembiayaan penerimaan pajak restribusi daerah yang setiap tahun mengalami penurunan, sehingga berpengaruh pada postur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan 2017.
"Ada lima pointer penting yang menjadi sorotan fokus sekaligus dipertanyakan oleh kami terhadap pemerintah, dalam hal ini Gubernur NTB terkait hal tersebut," kata Ketua Fraksi PKS DPRD NTB Johan Rosihan di Mataram, Senin.
Pertama disebutkan Johan, adalah terkait dengan objek pajak daerah, yang mana mengalami penurunan dibawah capaian realisasi empat tahun terakhir.
Selanjutnya, berdasarkan pandangannya beberapa objek retribusi yang dihilangkan bahkan ada yang diturunkan.
"Secara total, target retribusi berkurang Rp11 miliar dibanding tahun 2016," katanya.
Disisi lainnya, kata Ketua Komisi III DPRD ini, rekomendasi terkait metode appraisal untuk Lombok Internasional Airport (LIA) bukan mengacu pada 'cost approach' atau pendekatan biaya, namun pada 'economical (income) approch' atau pendapatan. Sehingga nilai aset BIL bukannya mengalami deprisiasi dari Rp109 ke Rp106 miliar, tapi justru mengalami apresiasi dengan nilai yang lebih tinggi.
"Nah bagaimana dengan kisaran berapa margin keuntungan yang bisa diterima pada waktu mendatang selama bandara tersebut beroperasi," tanya Johan saat rapat paripurna pemandangan fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan Raperda tentang APBD-P Tahun Anggaran 2017.
Adapun poin lain yang dipertanyakannya, yakni menyangkut dengan PT Daerah Maju Bersaing (DMB) untuk menyerahkan hasil RUPS dan Laporan Keuangan (Lapkeu) sebagaimana pernah disinggung dalam audit BPK. Di mana pihak DMB diminta untuk menyerahkan hasil penjualan sahamnya, bukan hanya sebatas pemenuhan piutang dividen untuk pengembangan bisnis baru PT DMB pasca dijualnya saham.
"Inikan harus melalui pertimbangan tim investasi daerah, yang proposalnya juga ditembuskan ke DPRD," ujar politisi gaek PKS asal Sumbawa ini.
Karena itu, dikatakan Johan, pihaknya meminta pemerintah pusat untuk menambah alokasi DAU. Sebab, pada tahun ini, NTB terbantu dengan penjualan aset di LIA dan masuknya piutang dividen PT DMB.
"Karena tahun depan, target penerimaan kita akan defisit Rp200 milyar. Dan itu akan memukul struktur belanja daerah ditahun anggaran berikutnya," tandas Johan.
Untuk diketahui, di dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD 2017, total pendapatan daerah sebesar Rp4,791 triliun lebih (anggaran sebelum perubahan) dan Rp4,951 triliun lebih anggaran setelah perubahan. Sedangkan, pendapatan asli daerah sbesar Rp1,663 triliun lebih. Im
0 komentar:
Posting Komentar