MATARAM, klikntb.com - Satu persatu tokoh masyarakat NTB bersuara lantang menyoal pembantaian muslim Rohingya. Termasuk para Bacagub yang bakal maju di Pilgub NTB. Salah satunya, Rudy Srigede.
Kolonel Lalu Rudy Irham Srigede menyatakan Pembunuhan massal terhadap Muslim Rohingya merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan perbuatan Genosida. Untuk membantu menghentikan aksi kejam militer Myanmar tersebut pemerintah Indonesia harus menggunakan hak Diplomatik.
"Kalau saya pribadi itu sudah merupakan pelanggaran HAM, perbuatan genosida yaitu memusnahkan satu kaum atau agama, " ungkapnya.
Dirinya juga sangat prihatin dengan kondisi tersebut yang di era modern sekarang masih saha terjadi. "Saya sangat prihatin dengan kekejaman yang terjadi pada abad 21 ini, " ucapnya.
Dirinya yakin bahwa pemerintah tentu tidak akan tinggal diam dan akan menggunakan hak diplomatiknya terhadap negara Myanmar. "Saya rasa pemerintah akan memberikan protes diplomatiknya kepada negara Myanmar untuk menghentikan kekejaman tersebut. "katanya.
Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi juga mengutuk tindakan pembantaian warga Rohingya tersebut, karena tidak sesuai dengan keyakinan masyarakat NTB. Tidak ada satu pun ajaran agama yang melegalkan aksi kekerasan, bahkan pembantaian terhadap etnis lain.
“Jadi kita semua di NTB meminta agar pemerintah pusat untuk bersikap lebih tegas lagi terhadap tragedi kemanusiaan ini. Tidak bisa dibiarkan pembantaian seperti ini,” tegasnya.
Terkait pernyataan pemerintah Myanmar yang meminta pemerintah Indonesia untuk tidak ikut campur, TGB menolak tegas. Masyarakat dunia harusnya tidak abai atau tutup mulut terhadap masalah yang ada. Karena masalah yang berkorelasi dengan agama, diakuinya berpotensi menjadi masalah regional bukan hanya masalah Myanmar.
“Saya pikir kalau Anda minta orang tutup mulut, Anda juga harus berhenti membantai rakyat anda sendiri. Bagaimana Anda minta masyarakat dunia tutup mulut saat anda membantai rakyat Anda sendiri. Dan ingat bahwa masalah yang punya dimensi keagamaan itu potensial jadi masalah, tidak hanya masalah Myanmar tapi masalah regional,” sahutnya.
TGB menyindir sikap pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi yang mendapat penghargaan Nobel Perdamaian, justru membiarkan ribuan warga Roingya dibantai. “Saya pikir orang yang mendiamkan pembantaian itu tidak pantas untuk dicatat sejarah sebagai penerima nobel. Jadi, harusnya dicabut bahkan dikasih sanksi internasional,” tandas TGB. Una
0 komentar:
Posting Komentar