KSB, klikntb.com - Pengamat Kebijakan Publik, Drs. Manimbang Kahariadi, mengatakan pemerintah maupun lembaga legislatif selaku policy maker (pembuat kebijakan) harus mengambil langkah cepat mencegah dampak sosial atas kebijakan PT AMNT mempensiunkan karyawan yang dipekerjakan. Karakteristik Sumbawa Barat yang sangat bergantung sektor pertambangan harus menjadi pelajaran. Ketika sektor itu tumbang, tak ada dukungan lokomotif ekonomi lain yang disiapkan
“Di sini pentingnya peran UMKM (usaha mikro, kecil, menengah). Ketika sektor pertambangan menjadi primadona, pemerintah harus bergerak cepat membangun kesempatan kerja di sektor
lain terutama UMKM,” jelas Manimbang melalui telepon kepada klikntb, Selasa(19/9)
Sejauh ini, menurut mantan Ketua DPRD Sumbawa Barat periode 2004-2009 itu, pemerintah tidak mengedepankan upaya pencegahan. Masih menggunakan cara begitu ada masalah baru ditanggulangi.
Pemerintah semestinya harus memetakan mereka yang akan segera menyandang status “tuna-kerja”. Jika sebagian besar mereka adalah operator alat berat, pemerintah bisa mengalihkan ke sektor padat karya. Begitupun pekerja-pekerja lainnya
" Tempat asal pekerja juga dapat dipertimbangkan. Jika kebanyakan tenaga skill itu pendatang, langkah memulangkan ke daerah asal dapat diambil. Apalagi pekerja pendatang tidak memiliki fanatisme untuk tinggal di suatu daerah. Jika dipertahankan, dikhawatirkan terjadi disparitas sosial," cetusnya
Dampak sosial dari kebijakan program pensiun dini itu juga tak boleh dipandang enteng. Bukan tidak mungkin, tak kunjung membaiknya kondisi perusahaan itu, membuat PHK di subkontraktor dan jasa lainnya semakin menjadi-jadi. Jika sudah
demikian bukan tak mungkin Sumbawa Barat di ambang kota pengangguran
" Jadi memang harus cepat diaddress, karena kalau tidak bisa berlarut-larut. Paket kebijakan yang arahnya memberdayakan kembali yang sifatnya padat karya dan mempercepat reindustrialisasi, itu yang sangat penting,” tandas Manimbang. Dev
0 komentar:
Posting Komentar