KSB,Klikntb.com - Bupati Sumbawa Barat, DR. Ir. H. W.Musyafirin, MM dalam suatu kesempatan mengharapkan perizinan investasi harus lebih dipermudah. Sebab investasi yang masuk ke daerah akan memberikan kontribusi yang besar
“Investasi diharapkan dapat memberi kontribusi yang besar, sehingga akan menunjang pendapatan daerah. Jadi, harus ada kemudahan investasi melalui regulasi, proses perizinan yang sederhana dan transparan,” kata Bupati
Menurut Bupati Sumbawa Barat, kepada klikntb, Rabu(20/9) mengatakan, proses perizinan yang sederhana dan transparan tersebut membutuhkan dukungan kelembagaan serta aparatur yang responsif dan bersih. Selain itu, ketersedian lahan juga harus diperhatikan.
“Perlu juga ada dukungan dari kelembagaan serta aparatur yang responsif, bersih, serta memperhatikan ketersedian lahan agar daerah ini dapat dijadikan sebagai daerah yang ramah investasi,” ujarnya.
Musyafirin mengatakan, pemerintah saat ini berupaya untuk menjadikan Sumbawa Barat sebagai daerah yang ramah investasi. Sehingga masalah lahan, perizinan, keamanan dan kenyamanan perlu diperhatikan dengan baik. Daerah yang ramah akan membantu terciptanya lapangan pekerjaan, angka kemiskinan pun bisa ditekan.
“Kondisi ramah investasi demikian pada gilirannya akan membantu membuka lapangan kerja yang luas, peningkatan daya saing dan produktivitas serta mempercepat turunnya tingkat kemiskinan,” tandasnya.
Bupati juga mengharapkan agar seluruh SKPD berperan aktif menjadikan Sumbawa Barat sebagai daerah yang ramah investasi, melalui langkah koordinasi dan juga kerja sama yang baik.
“Tingkatkan terus koordinasi dan ciptakan hubungan kerjasama melalui sinkronisasi program dan kegiatan yang dibiayai dari APBD, serta pemanfaatan anggaran lain yang bertanggungjawab," imbuhnya.
Kondisi Sumbawa Barat yang tetap aman diharapkan dapat terus dijaga agar investasi bisa dengan mudah dan lancar masuk ke daerah.
“Investasi bisa nyaman ketika mereka merasa aman berinvestasi," cetusnya.
Khususnya kepada dinas penanaman modal perizinan terpadu satu pintu (DPMPTSP), Bupati menekankan agar layanan perizinan dapat dipersingkat. Pelayanan perizinan yang memakan waktu lama akan menjadikan masalah. Apalagi dunia usaha saat ini perubahannya begitu cepat sehingga pelayanannyapun harus lebih dimaksimalkan mengikuti perubahan itu sendiri.
" Perizinan dari kabupaten hingga desa ada standar dan aturannya karena berada dalam sistem. Namun jangan sampai karena ada aturan menjadikan pelayanan perizinan justru dipersulit. Jangan ada rasa suka atau tidak suka. Pelaku usaha silahkan tuntut layanan terbaik tetapi jangan memberi imbalan karena akan menjerumuskan," pungkas Bupati. Dev
0 komentar:
Posting Komentar