PPP RESMI USUNG AHYAR-MORI HADAPI PILGUB NTB

     MATARAM, klikntb.com - Tuntas sudah penantian panjang Walikota Mataram H Ahyar Abduh dan Wakil Ketua DPRD Mori Hanafi untuk mendapat pinangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam menghadapi Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat 2018.
     Hal ini menyusul telah serahkannya surat keputusan (SK) dari partai berlambang Ka'bah tersebut terhadap keduanya, Rabu (20/9), bertempat di Kantor DPW PPP NTB di Jalan Majapahit, Kota Mataram.
     Ketua DPW PPP NTB Hj Wartiah mengatakan penetapan H Ahyar Abduh dan Mori Hanafi berdasarkan surat keputusan (SK) DPP PPP nomor 183/SK/W/VIII/2017.
     "SK yang kita sekarang ini asli dari DPP, sehingga tidak boleh ada lagi keraguan terkait SK ini," kata Wartiah saat acara penyerahan SK DPP PPP ke H Ahyar Abduh dan Mori Hanafi.
      Wartiah menegaskan, keputusan PPP mendukung H Ahyar Abduh dan Mori Hanafi di kontestasi Pilkada 2018. Karena PPP ingin membuat sejarah baru mengganti kepemimpinan lama ke kepemimpinan baru, yakni dengan mendukung H Ahyar Abduh dan Mori Hanafi.
       "PPP sudah turun ke seluruh kabupaten/kota menemui masyarakat. Mereka semua menginginkan H Ahyar Abduh sebagai gubernur. Itulah akhirnya PPP curi start lebih awal mendukung Ahyar Abduh dan Mori Hanafi, karena tidak ada keraguan," jelas Wartiah.
      Ia menuturkan, antara PPP dan kedua pasangan tersebut memiliki kesamaan dan pandangan soal NTB kedepan. Bahkan, kesamaan itu sesuai dengan sembilan butir visi misi kedua pasangan, diantaranya membangun masyarakat NTB sejahtera.
       Selain itu, kata Wartiah, PPP melihat pengalaman Ahyar Abduh saat masih duduk sebagai anggota DPRD kota Mataram sudah tidak perlu diragukan lagi  karena sudah teruji. Begitupula di eksekutif sebagai Walikota Mataram dua periode.
      "Keraguan apalagi yang kita harus pertanyakan melihat kinerjanya saat duduk di DPRD hingga menjadi walikota seperti saat ini," jelasnya.
       Disamping itu, Ahyar Abduh, lanjut Wartiah, juga dikenal karena ketokohannya, karena memiliki pondok pesantren. Tidak hanya itu, pihaknya menilai Ahyar Abduh berhasil memimpin kota Mataram selama dua periode dan memiliki prestasi yang luar biasa, terbukti dengan banyak penghargaan baik nasional dan internasional yang diraih di kepemimpinannya.
       Kemudian, pihaknya melihat Ahyar memiliki komitmen untuk memajukan dunia pendidikan di NTB, termasuk meningkatkan stabilitas keamanan.
      "PPP tidak ingin main-main. PPP ingin serius mengusung keduanya," tandas Wartiah.
       Lebih lanjut, Wartiah menegaskan dengan dukungan PPP tersebut, maka H Ahyar Abduh dan Mori Hanafi sudah mendapat dukungan dua partai politik, yakni PPP dan Partai Gerindra.
       "Artinya secara kursi di DPRD kita sudah memenuhi dari 13 kursi yang dibutuhkan. Karena dengan Gerindra 8 kursi ditambah PPP 6 kursi jadi sudah melebihi," terangnya.
        Untuk dukungan partai lain, wanita yang juga menjabat Ketua Komisi V DPRD NTB ini masih berharap partai-partai yang tergabung dalam koalisi poros tengah seperti PAN, PKB, Hanura bersatu mendukung kedua pasangan tersebut.
       "Koalisi poros tengah tidak akan pecah, InshaAllah itu," katanya.An

Read More

Perizinan Investasi di KSB Harus Dipermudah. Bupati: "Jangan Persulit karena Aturan"

KSB,Klikntb.com - Bupati Sumbawa Barat, DR. Ir. H. W.Musyafirin, MM dalam suatu kesempatan mengharapkan perizinan investasi harus lebih dipermudah. Sebab investasi yang masuk ke daerah akan memberikan kontribusi yang besar

“Investasi diharapkan dapat memberi kontribusi yang besar, sehingga akan menunjang pendapatan daerah. Jadi, harus ada kemudahan investasi melalui regulasi, proses perizinan yang sederhana dan transparan,” kata Bupati

Menurut Bupati Sumbawa Barat, kepada klikntb, Rabu(20/9) mengatakan, proses perizinan yang sederhana dan transparan tersebut membutuhkan dukungan kelembagaan serta aparatur yang responsif dan bersih. Selain itu, ketersedian lahan juga harus diperhatikan.

“Perlu juga ada dukungan dari kelembagaan serta aparatur yang responsif, bersih, serta memperhatikan ketersedian lahan agar daerah ini dapat dijadikan sebagai daerah yang ramah investasi,” ujarnya.

Musyafirin mengatakan, pemerintah saat ini berupaya untuk menjadikan Sumbawa Barat sebagai daerah yang ramah investasi. Sehingga masalah lahan, perizinan, keamanan dan kenyamanan perlu diperhatikan dengan baik. Daerah yang ramah akan membantu terciptanya lapangan pekerjaan, angka kemiskinan pun bisa ditekan.

“Kondisi ramah investasi demikian pada gilirannya akan membantu membuka lapangan kerja yang luas, peningkatan daya saing dan produktivitas serta mempercepat turunnya tingkat kemiskinan,” tandasnya.
Bupati juga mengharapkan agar seluruh SKPD berperan aktif menjadikan Sumbawa Barat sebagai daerah yang ramah investasi, melalui langkah koordinasi dan juga kerja sama yang baik.

“Tingkatkan terus koordinasi dan ciptakan hubungan kerjasama melalui sinkronisasi program dan kegiatan yang dibiayai dari APBD, serta pemanfaatan anggaran lain yang bertanggungjawab," imbuhnya.

Kondisi Sumbawa Barat  yang tetap aman diharapkan dapat terus dijaga agar investasi bisa dengan mudah dan lancar masuk ke daerah.

“Investasi bisa nyaman ketika mereka merasa aman berinvestasi," cetusnya.
Khususnya kepada dinas penanaman modal perizinan terpadu satu pintu (DPMPTSP), Bupati  menekankan agar layanan perizinan dapat dipersingkat. Pelayanan perizinan yang memakan waktu lama akan menjadikan masalah. Apalagi  dunia usaha saat ini perubahannya begitu cepat sehingga pelayanannyapun harus lebih dimaksimalkan  mengikuti perubahan itu sendiri.

" Perizinan dari kabupaten hingga desa ada standar dan aturannya karena berada dalam sistem. Namun jangan sampai karena ada aturan menjadikan pelayanan perizinan justru dipersulit. Jangan ada rasa suka atau tidak suka. Pelaku usaha silahkan tuntut layanan terbaik tetapi jangan memberi imbalan karena akan menjerumuskan," pungkas Bupati. Dev

Read More

Karena Tak Konsisten, PKB Diduga Hanya "Permainkan" Amin

     MATARAM, klikntb.com - Partai Kebangkitan Bangsa menjadi sorotan internal partai yang tergabung dalam koalisi Poros tengah dalam mengusung Bacagub Bacawagub menjelang Pilgub 2018. Salah satunya serangan datang dari salah satu mitra penggagas koalisi poros tengah, Gerindra.

 Dikatakan Sekretaris DPD Partai Gerindra Nusa Tenggara Barat H Sakduddin, Selasa (19/9), pihaknya meragukan dukungan Partai Kebangkitan Bangsa terhadap H Muhammad Amin sebagai bakal calon wakil gubernur untuk bertarung di Pilkada NTB 2018.
     "Kita meragukan dukungan dan cara-cara PKB itu," kata Sakduddin.
     Sakduddin, menilai manuver PKB dengan memberikan dukungan terhadap H Muhammad Amin dapat memicu terpecahnya koalisi poros tengah yang selama ini sudah terbangun. Bahkan, pihaknya menduga apa yang dilakukan PKB hanyalah untuk mempermainkan H Muhammad Amin.
       Gerindra sendiri diakui Sakduddin, sudah sejak awal menjalin kesepakatan bersama partai koalisi poros tengah seperti PAN, PPP, Hanura, termasuk PKB untuk mengusung H Ahyar Abduh sebagai bakal calon gubernur dan Mori Hanafi sebagai bakal calon wakil gubernur. Namun justru yang terjadi, PKB menelikung dari belakang dengan tiba-tiba mendukung Muhammad Amin yang saat ini menjabat Wakil Gubernur NTB.
       "Sudah ada koordinasi, musyawarah bahkan hingga perjanjian untuk sama-sama mendukung. Tapi apa yang terjadi mereka mendukung calon lain. Mestinya komitmen diingat lah," ucapnya.
       Anggota DPRD NTB ini lantas menyayangkan inkonsistensi PKB yang tidak menjunjung tinggi komitmen bakal calon yang akan diusung.
      "Masak yang tidak menyampaikan visi dan misinya dipilih. Kami tidak keberatan tapi yang jelas kita meragukan komitmen PKB," katanya.
      Nasib koalisi poros tengah yang digagas sejumlah partai politik seperti PKB, PPP, PAN, Hanura dan Gerindra untuk menghadapi Pilkada Gubernur Nusa Tenggara Barat 2018 terancam bubar.
      Terputusnya tali silaturahmi antar partai-partai yang dahulu berencana membangun sebuah koalisi besar di Pilkada NTB 2018 tersebut tidak ditampik Ketua DPW PPP NTB Hj Wartiah.
     Ia mengungkapkan, terancam kandasnya koalisi poros tengah ini dikarenakan partai-partai penggagas tidak terlihat satu suara untuk mengusung bakal calon. Terlebih lagi setelah PKB menasbihkan H Muhammad Amin sebagai bakal calon Wakil Gubernur dari partai itu.
      "Kita sepakat untuk usung calon itu sama-sama, tapi seiring ini waktu rupanya hal ini tidak berjalan," katanya.
       Meski dibayang-bayangi kabar bubar, Wartiah berharap koalisi tersebut tetap bertahan hingga Pilkada 2018 berlangsung. Untuk itu komitmen partai-partai yang sejak awal berencana membentuk poros tengah harus tetap dipertahankan.
       "Yang pasti PPP memilih cagub dan cawagub sejak awal. Meski dengan munculnya nama Pak Amin keberadaan koalisi bisa terbantahkan," ucapnya.
       Melihat kondisi ini, menurut Wartiah pihaknya tidak merasa dikhianati. Meski tidak sesuai dengan kesepakatan awal, karena semua partai yang tergabung dalam koalisi seharusnya berjalan searah untuk dukungan pilkada NTB 2018.
       "Kita masih tetap komunikasi dan berkomitmen tidak ada perpecahan," pungkas Wartiah.An

Read More

Bupati : Pungli, Praktek Terkecil Korupsi yang Harus Dihilangkan Di KSB

KSB, klikntb.com - Bupati Sumbawa Barat DR. IR. H. W. Musyafirin, MM, kembali mengingatkan, pungutan liar (pungli) merupakan praktek terkecil dari korupsi yang memang harus dihilangkan. Pasalnya, hal ini menjadi preseden buruk bagi cerminan tata kelola pemerintahan yang baik

Kata Bupati, praktek korupsi ini beragam bentuk dan macamnya. Ada korupsi karena kebutuhan dan karena serakah. Biasanya korupsi karena kebutuhan ini nominalnya kecil dan memang didasari alasan ekonomis, meski demikian hal ini tetap tidak bisa dibenarkan. Sedangkan korupsi karena keserakahan, biasanya dilakukan secara sistematis dan melibatkan banyak pihak dan ini menjadi perhatian pemerintah dengan menyiapkan langkah khusus dalam menanganinya

“Langkah khusus yang dilakukan pemerintah dalam melakukan pemberantasan pungli secara detail di semua sektor, yakni dengan memperbaiki pola pelayanan yang baik dan bersih," ungkapnya
 
Menurutnya, hadirnya Perpres No 87/2016 tentang Satgas Saber Pungli dan Kepmenko No 78/2016 tentang kelompok kerja dan sekretariat satuan tugas Sapu bersih pungutan liar merupakan salah satu langkah khusus dalam memberantas pungutan liar, karena telah merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

“Untuk itu, perlu pemberantasan secara tegas, terpadu, efisien dan efektif serta mampu menciptakan efek jera buat para pelaku pungli. Dengan telah terbentuknya satgas Saber Pungli, diharapkan tidak ada lagi pungutan liar di Sumbawa Barat,” Imbuhnya.
Bupati mengajak untuk bersama-sama memberantas pungutan liar, karena tugas ini tidak hanya dibebankan pada aparat penegak hukum saja, namun pemerintah, swasta beserta seluruh elemen masyarakat harus ikut terlibat langsung dalam memberantasnya. Ini karena terjadinya Pungli, juga karena adanya hubungan simbiosismutualisme antara keduanya. Karena tidak mau repot pihak tertentu rela merogoh saku lebih dalam untuk urusan tertentu.

" Hal seperti itu tentu tidak boleh dibiarkan. Jika menemukannya, masyarakat harus berani melaporkannya baik kepada pimpinan institusi pelayanan itu sendiri atau ke aparat penegak hukum negara," kata Bupati. Dev

Read More

MORI TAK BERANI SESUMBAR DAPAT DUKUNGAN PPP

MATARAM, klikntb.com- Penundaan penyerahan SK dukungan DPW PPP NTB ke Bacagub dan Bacawagub yang diusung pada Pilgub 2018 yang sedianya diserahkan kemarin ditanggapi positif Mori Hanafi. Sebagai bacawagub yang kerap disebut paling berpeluang  mendapatkan SK tersebut bersama Ahyar Abduh dipahami sebagai persoalan teknis karena calon gubernur yang hendak diusung (red. Ahyar Abduh) sedang berada di luar daerah.
"Saya kira Itu hanya persoalan teknis saja karena calon gubernur tidak bisa hadir sebagaimana dijelaskan DPW PPP," tanggap Mori, Selasa (19/9).
Kendati demikian Mori tetap tak berani  memastikan bahwa untuk Ahyar dan dirinyalah "tiket"  PPP tersebut.
 "Sebagai salah satu calon yang mendaftar dan mengikuti visi misi di PPP tentu berharap PPP mendukung saya," ucapnya sembari tersenyum.
Sejauhmana kepastiannya jika SK PPP itu memang untuk Ahyar-Mori ?  "Kita lihat saja nanti. Kan pengumumannya juga besok," imbuh Mori sambil berlalu.

Sebagaimana diberitakan klikntb, Senin (18/9) DPW PPP Nusa Tenggara Barat membatalkan rencana penyerahan surat keputusan dari DPP PPP untuk bacagub dan bacawagub yang akan diusung di Pilkada 2018 karena Bacagub dan Bacawagub yang diundang tidak bisa hadir.
       Hal itu dikatakan Ketua DPW PPP NTB Hj Wartiah dan penundaannya hingga Rabu besok.
     "Sedianya hari ini (Senin, red) kami akan menyerahkan. Tapi karena ada kendala teknis penyerahan SK kami tunda hingga Rabu (20/9) esok," tegas Wartiah.
Soal untuk siapa SK partai berlambang Ka'bah tersebut Wartiah tetap bungkam sembari mempersilahkan wartawan menyimpulkan sendiri.lks

Read More

Manimbang Kahariadi Bilang KSB Diambang Kota Pengangguran Jika...

KSB, klikntb.com - Pengamat Kebijakan Publik, Drs. Manimbang Kahariadi, mengatakan pemerintah maupun lembaga legislatif selaku policy maker (pembuat kebijakan) harus mengambil langkah cepat mencegah dampak sosial atas kebijakan PT AMNT mempensiunkan karyawan yang dipekerjakan. Karakteristik Sumbawa Barat yang sangat bergantung sektor pertambangan harus menjadi pelajaran. Ketika sektor itu tumbang, tak ada dukungan lokomotif ekonomi lain yang disiapkan

“Di sini pentingnya peran UMKM (usaha mikro, kecil, menengah). Ketika sektor pertambangan menjadi primadona, pemerintah harus bergerak cepat membangun kesempatan kerja di sektor
lain terutama UMKM,” jelas Manimbang melalui telepon kepada klikntb, Selasa(19/9)

Sejauh ini, menurut mantan Ketua DPRD Sumbawa Barat periode 2004-2009 itu, pemerintah tidak mengedepankan upaya pencegahan. Masih menggunakan cara begitu ada masalah baru ditanggulangi.

 Pemerintah semestinya harus memetakan mereka yang akan segera menyandang status “tuna-kerja”. Jika sebagian besar mereka adalah operator alat berat, pemerintah bisa mengalihkan ke sektor padat karya. Begitupun pekerja-pekerja lainnya

" Tempat asal pekerja juga dapat dipertimbangkan. Jika kebanyakan tenaga skill itu pendatang, langkah memulangkan ke daerah asal dapat diambil. Apalagi pekerja pendatang tidak memiliki fanatisme untuk tinggal di suatu daerah. Jika dipertahankan, dikhawatirkan terjadi disparitas sosial," cetusnya

Dampak sosial dari kebijakan program pensiun dini itu  juga tak boleh dipandang enteng. Bukan tidak mungkin, tak kunjung membaiknya kondisi perusahaan itu, membuat PHK di subkontraktor dan jasa lainnya semakin menjadi-jadi. Jika sudah
demikian bukan tak mungkin Sumbawa Barat di ambang kota pengangguran

" Jadi memang harus cepat diaddress, karena kalau tidak bisa berlarut-larut. Paket kebijakan yang arahnya memberdayakan kembali yang sifatnya padat karya dan mempercepat reindustrialisasi, itu yang sangat penting,” tandas Manimbang. Dev

Read More

Fahri Hamzah Sebut KPK Seperti Takut Lawan Novanto, Begini Uraiannya...

KSB, klikntb.com - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menyebut ada yang unik dari KPK ketika berhadapan dengan Ketua DPR Setya Novanto dalam perkara dugaan korupsi e-KTP. Menurut Fahri, KPK sedikit ngeper alias takut melawan Novanto.

"Reaksi KPK ke Novanto agak banyak yang unik ya. Dicekal 6 bulan, nggak diapa-apain. Jadi tersangka nggak diapa-apain juga. Begitu praperadilan, panik, bentuk tim dokter," ujar Fahri Kepada klikntb di Gedung Serba Guna Seteluk , Senin (18/9).

"Jangan-jangan hebat kawan itu, gitu loh. KPK agak ngeper juga lihat Novanto, takut kalah, ya nggak tahu lah," imbuh Fahri.

Fahri mengibaratkan penyelidikan yang dilakukan KPK terhadap Novanto seperti pertarungan silat kelas dunia. Fahri mengaku tak tahu apa yang terjadi sehingga KPK terbilang lama menangani Novanto.

"Itu kan persilatan orang-orang hebat di atas. Kita ini apalah, rakyat biasa," tutur Fahri.

Fahri juga bicara soal surat Novanto ke KPK yang meminta penundaan pemeriksaan sebagai tersangka hingga praperadilan selesai. Menurut Fahri, seharusnya Novanto tak usah khawatir sehingga mesti menyurati KPK.

Hal itu dikatakan Fahri usai dia mengamati perkembangan pengusutan kepada Novanto. Langkah KPK yang membentuk tim dokter untuk memeriksa kesehatan Novanto, di mana Novanto sakit dan tak bisa diperiksa KPK sebagai tersangka e-KTP di tengah langkah praperadilan, menurut Fahri menandakan kalau koleganya di DPR itu orang hebat.

"Tapi begitu, ini, saya lihat membentuk tim dokter segala macam, mungkin memang Novanto ini hebat ya jangan-jangan, saya nggak tahu juga. Kita lihat aja," ujar Fahri. Dev

Read More

FH : Empat Pilar Kebangsaan Wujudkan Persatuan dan Kesatuan NKRI

KSB, klikntb.com - Empat Pilar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), merupakan bentuk harmonisasi dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa

 Masyarakat Indonesia tak bisa dilepaskan dari pedoman yang menjadi dasar kehidupan. Semua itu tertuang dalam empat pilar kebangsaan sehingga bisa mewujudkan harmonisasi, kata Wakil Ketua DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah SE ketika memberikan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, di gedung Serba Guna Kecamatan Seteluk, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Hadir dalam Sosialisasi ini Kapolsek Seteluk, Camat Seteluk, tokoh Agama, tokoh Masyarakat,  pemuda, pelajar SMA, SMP, dan para Kepala Desa, Senin(18/9).

Menurut FH, sapaan akrab Fahri Hamzah SE, harmonisasi itu sangat penting mengingat saat ini mulai terjadi indikasi degradasi moral di kalangan masyarakat Indonesia dalam berbagai sektor. Artinya, tidak saling serang, saling hujat, bahkan saling membuka aib, di kalangan masyarakat ketika berbeda pendapat atau berbeda pemikiran.

"Dari dulu, karakteristik bangsa Indonesia itu selalu tolong menolong, bergotong royong, dan saling membantu. Ketika terjadi beda pendapat, lebih dirumuskan melalui musyawarah untuk mufakat. Tapi apa yang terjadi sekarang, Saya melihat masyarakat sudah mulai mengedepankan otot daripada otak. Semua diselesaikan dengan cara-cara anarkistis. Bukan itu karakteristik Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia berkarakter santun dan saling menghormati," tegasnya.

Karena itu, berbagai butir dan substansi yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, maupun NKRI harus terus didengung-dengungkan. Fahri Hamzah berharap, jika subtansi dalam empat pilar kebangsaan itu dipahami dan dihayati oleh seluruh aspek masyarakat, tentunya budaya yang cenderung anarkistis itu lambat laun bisa kembali ke khithah masyarakat Indonesia.

"Mensosialisasikan pemahaman inti dari empat pilar kebangsaan ini menjadi tugas kita sebagai wakil rakyat. Butuh dukungan agar empat pilar ini lebih mengena di masyarakat," tutur Wakil Ketua DPR RI ini.

Khusus bagi warga Sumbawa Barat untuk bersama-sama mengimplementasikan substansi empat pilar kebangsaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Fahri Hamzah yang lahir di Kecamatan Utan Sumbawa, sangat memahami betul karakteristik warga Sumbawa.

Daripada harus bergontok-gontokan, lebih baik kita bangun Sumbawa Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya dengan kerja dan karya nyata. Buktikan jika kita adalah bangsa yang gigih. Bangsa yang selalu mengedepankan musyawarah untuk mufakat," katanya. Dev

Read More

Populi Center Survei Simulasi Pasangan Cagub-Cawagub NTB, Seperti Ini Hasilnya...

MATARAM, klikntb.com - Populi Center juga melakukan survei simulasi head to head pasangan cagub-cawagub NTB. Seperti ini gambaran simulasi head to head pasangan cagub NTB:

Simulasi pertama:

Ahyar Abduh-Mori Hanafi : 16,4%
Zulkieflimansyah-Siti Rohmi Djalilah : 16,3%
Tidak tahu/tidak menjawab: 67,4%

Simulasi kedua:

Zulkieflimansyah-Siti Rohmi Djalilah : 17,3%
Moh Suhaili FT-Aris Muhammad : 15,0%
Farouk Muhammad-Lalu Gede Sakti: 5,6%
Tidak tahu/tidak menjawab: 62,1%

Simulasi ketiga:

Ali Bin Dahlan-Putu Selli Andayani: 12,9%
Moh Suhaili FT-Aris Muhammad: 11,8%
Ahyar Abduh-Mori Hanafi: 11,1%
Zulkieflimansyah-Siti Rohmi Djalilah: 10,9%
Farouk Muhammad-Lalu Gede Sakti: 5,3%
Lalu Rudi Irham Srigade-Muhammad Amin: 1,1%
Tidak tahu/tidak menjawab: 47,0%

Simulasi keempat:

Zulkieflimansyah-Siti Rohmi Djalilah : 15,0%
Moh. Suhaili FT-Aris Muhammad: 14,1%
Ali Bin Dahlan-Putu Selli Andayani: 14,0%
Tidak tahu/tidak menjawab: 56,9%

Simulasi kelima:

Ali Bin Dahlan-Putu Selli Andayani: 13,1%
Moh Suhaili FT-Aris Muhammad: 12,6%
Zulkieflimansyah-Siti Rohmi Djalilah: 12,0%
Ahyar Abduh-Mori Hanafi : 11,9%
Lalu Rudi Irham Srigade-Muhammad Amin: 1,1%
Tidak tahu/tidak menjawab: 49,3%

Simulasi keenam:

Zulkieflimansyah-Siti Rohmi Djalilah : 14,8%
Moh. Suhaili FT-Aris Muhammad : 14,5%
Ahyar Abduh-Mori Hanafi : 14,5%
Tidak tahu/tidak menjawab: 56,3%.pr

Read More

NURDIN TUDING PEMPROV NTB TAK TRANSPARAN SOAL DANA CSR

      MATARAM, klikntb.com - Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat, Nurdin Ranggabarani mempertanyakan sikap Pemerintah Provinsi yang terkesan tidak transparan mengelola dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang diberikan sejumlah perusahaan baik swasta maupun BUMN dan BUMD di daerah itu.
      "Saya meminta penjelasan kemana dana CSR yang diterima Pemerintah Provinsi dari perusahaan-perusahaan baik BUMN, BUMD maupun swasta lainnya," kata Nurdin Ranggabarani saat acara sidang Paripurna DPRD NTB di Mataram, Senin (18/9)

       Nurdin menilai selama ini dana CSR yang tercatat mulai dialokasikan dari tahun 2008 hingga tahun 2017 yang jumlahnya diduga mencapai Rp1 triliun tersebut, belum satupun ada keterangan resmi terkait penggunaanya.
      "Bila ada dana itu berapa jumlahnya, dari mana saja dana itu, berapa yang sudah disalurkan. Dialokasikan untuk kegiatan apa, penerima dan penanggung jawab dan alamat serta untuk kegiatan apa harus diielaskan. Kita minta ini dijawab," tegasnya.
       Nurdin yang juga menjabat Sekretaris Komisi IV DPRD bidang energi dan pertambangan, perhubungan, infrastruktur ini pun lantas meminta penjelasan Pemprov NTB atas penggunaan dana CSR tersebut. Mengingat, sikapnya yang menggunakan hak bertanya dalam sidang paripurna DPRD telah pula diatur dalam tata tertib DPRD NTB yang mengatur tata beracara seluruh anggota dewan.
      Untuk itu, pimpinan dewan diharapkan merespon dan mengawal surat permintaan transparansi pengelolaan dana CSR ke pihak ekesekutif dalam hal ini Gubernur Dr TGH Muhamad Zainul Majdi. Bahkan dirinya memberi batas waktu hingga 7 hai ke depan akan segera menuntaskan kasus tersebut.
      Menanggapi hal itu, Ketua DPRD NTB Hj Isvie Rupaedah mengaskan apa yang menjadi pertanyaan anggotanya tersebut akan disampaikan ke Pemprov NTB.
       Sementara, Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin mengaku belum melihat berapa sebetulnya dana CRS tersebut.
      "Coba nanti kita akan hitung kembali Karena dana CSR itu banyak. Kalau Nurdin minta data kita akan berikan," tegas Amin.An

Read More

TAK SATU SUARA, KOALISI POROS TENGAH TERANCAM BUBAR

     

 MATARAM, klikntb.com - Mendekati akhir tahun 2017 dan memasuki masa masa enjurytime penentuan bacagub bacawagub Pilgub 2018 mendorong segenap parpol kian alot menentukan "jagoannya".
 Tak pelak kondisi ini tampaknya juga menyelimuti " hati" partai partai politik yang tergabung dalam Koalisi Poros Tengah.
Kuatnya "kebijakan internal"  membuat nasib kumpulan  parpol yang digagas sejumlah partai politik seperti PKB, PPP, PAN, Hanura dan Gerindra untuk menghadapi Pilkada Gubernur Nusa Tenggara Barat 2018 terancam terhenti di tengah jalan alias bubar.
      Terputusnya tali silaturahmi antar partai-partai yang dahulu berencana membangun sebuah koalisi besar di Pilkada NTB 2018 tersebut tidak ditampik Ketua DPW PPP NTB Hj Wartiah.
     Ia mengungkapkan, terancam kandasnya Koalisi Poros Tengah ini dikarenakan partai-partai penggagas tidak terlihat satu suara untuk mengusung bakal calon. Terlebih lagi setelah PKB menasbihkan H Muhammad Amin sebagai bakal calon Wakil Gubernur dari partai itu.
      "Kita sepakat untuk usung calon itu sama-sama, tapi seiring waktu rupanya hal ini tidak berjalan," kata Wartiah di Mataram, Senin (18/9).
       Meski dibayang-bayangi kabar bubar, Wartiah berharap koalisi tersebut tetap bertahan hingga Pilkada 2018 berlangsung. Untuk itu komitmen partai-partai yang sejak awal berencana membentuk poros tengah harus tetap dipertahankan.
       "Yang pasti PPP memilih cagub dan cawagub sejak awal. Meski dengan ) bisa terbantahkan," ucapnya.
       Melihat kondisi ini, menurut Wartiah pihaknya tidak merasa dikhianati. Meski tidak sesuai dengan kesepakatan awal, karena semua partai yang tergabung dalam koalisi seharusnya berjalan searah untuk dukungan pilkada NTB 2018.
       "Kita masih tetap komunikasi dan berkomitmen tidak ada perpecahan," tandas Wartiah. An

Read More

Wabub KSB Beri Bantuan 180 Juta untuk Korban Kebakaran

KSB, klikntb.com – Tak ingin melihat warganya sedih berlama lama Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Fud Syaifuddin ST menyerahkan bantuan senilai Rp 180 juta kepada enam kepala keluarga (KK) yang menjadi korban kebakaran di dusun Batu Tamin Desa Tamekan, Kecamatan Taliwang.

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wakil Bupati Sumbawa Barat kepada para korban kebakaran, Senin(18/9),di Desa Tamekan.

Kepada para korban kebakaran yang menghanguskan rumah tempat tinggal enam kepala Keluarga (KK) itu, Wabub  memberi motivasi agar musibah tersebut tidak perlu diratapi dan segera bangkit untuk menatap masa depan agar menjadi lebih baik.

“Bantuan ini hendaknya dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Dan perlu diingat bahwa sesudah ada kesulitan pasti ada kemudahan, jadi tidak perlu sedih yang berlebihan,” ujar Fud


Ikut mendampingi bupati dalam penyerahan bantuan itu Dirut PDAM Sumbawa Barat, Pejabat Pemda KSB dan Kades Tamekan.

Sebagaimana diberitakan klikntb sebelumnya bahwa Peristiwa kebakaran terjadi pada Kamis (14/9) di dusun Batu Tamin desa Tamekan menghanguskan enam buah rumah. Dev

Read More

PPP PUTUSKAN PILKADA LOBAR DAN KOTA BIMA MENGUSUNG PASANGAN INI...

   

  MATARAM, klikntb.com - DPW PPP Nusa Tenggara Barat selangkah lebih maju dibanding partai politik lainnya dalam menyambut Pilkada Serentak  2018. Partai berlambang Ka'bah ini lebih awal telah memutuskan mengusung calon patahana H Faozan Khalid sebagai bakal calon Bupati dan Hj Sumiatun sebagai bakal calon bupati di Pilkada Kabupaten Lombok Barat 2018.
      "Kita sudah menetapkan untuk mengusung Faozan Khalid dan Sumiatun untuk Lombok Barat," kata Ketua DPW PPP NTB Hj Wartiah di Mataram, Senin (18/9).
      Ia menegaskan, dengan dukungan tersebut, pihaknya menginstruksikan seluruh pengurus maupun simpatisan PPP di Kabupaten Lombok Barat untuk memenangkan kedua pasangan tersebut menjadi bupati dan wakil bupati periode 2018-2023.
      "Mari kita menangkan paket Faozan Khalid dan Sumiatun," serunya dihadapan pengurus dan simpatisan PPP pada acara silaturahmi dan konsolidasi kader partai dalam rangka verifikasi partai Pilkada 2018 dan Pemilu 2019.
     Saat ini, H Faozan Khalid menjabat Bupati Lombok Lombok Barat dan Sumiatun menjabat Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat sekaligus Ketua DPD Golkar Lombok Barat.
     Selain Pilkada Lombok Barat, DPW PPP juga sudah menetapkan untuk mengusung anggota DPR RI dari Partai Golkar Muhammad Lutfi sebagai bakal calon Wali Kota Bima dan Ketua DPRD Kota Bima dari Partai Amanat Nasional (PAN) Fery Sofian sebagai bakal calon Wakil Wali Kota Bima.
      "Untuk kota Bima, kita sudah menetapkan mendukung Muhammad Lutfi dan Fery Sofian," terang Wartiah.
       Sementara untuk Pilkada Kabupaten Lombok Timur, Wartiah mengungkapkan DPP PPP belum memutuskan. Apakah akan mengusung H Sukiman Azmy dan H Rumaksi paket Sukma atau H Khaerul Warisin dan H Mahsun Ridwaini.
     "Untuk Pilkada Lombok Timur kita masih tunda, karena kedua paket ini sama-sama kuat," ungkapnya.
     Meski demikian, ia menegaskan penentuan siapa bakal calon yang nantinya akan di usung PPP di Pilkada Lombok Timur pihaknya berharap calon yang diusung PPP keluar sebagai pemenang.
      "Kita ingin semua yang diusung PPP mampu meraih hasil maksimal," katanya. An

Read More

Bacagub dan Bacawagub yang Diusung Tak Hadir, PPP Tunda Penyerahan SK Dukungan

MATARAM, klikntb.com - Para pendukung pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Pilgub NTB 2018 Ahyar - Mori dan bacagub maupun bacawagub lain yang kerap disebut akan didukung PPP harus bersabar dulu karena saat jadwalnya diumumkan siang ini, Senin (18/9), tiba tiba
DPW PPP Nusa Tenggara Barat membatalkan rencana tersebut.
Dengan pembatalan tersebut maka penyerahan surat keputusan dari DPP PPP untuk bacagub dan bacawagub yang akan diusung di Pilkada 2018 pun ikut tertunda.
      Apa alasan pembatalan tersebut ? Ketua DPW PPP NTB Hj Wartiah  beralasan dikarenakan bakal calon gubernur (Bacagub) dan bakal calon wakil gubernur (Bacawagub) yang akan diusung tidak bisa hadir.
     "Sedianya hari ini (Senin, red) kami akan menyerahkan. Tapi karena ada kendala teknis penyerahan SK kami tunda hingga Rabu (20/9) esok," tegas Wartiah.
     Wartiah menegaskan, meski penyerahan SK tidak jadi dilakukan, namun SK asli dari DPP PPP terkait Bacagub dan Bacawagub sudah di pegang DPW PPP NTB. Hanya saja, meski SK sudah dipegang, Wartiah masih enggan menyebutkan siapa bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung partai berlambang Ka'bah tersebut di Pilkada NTB 2018.
       "SK asli sudah kami pegang. Tapi untuk siapa, nanti pada penyerahan langsung itulah akan kita umumkan namanya," ujarnya saat menjawab pertanyaan wartawan untuk siapa SK tersebut diberikan.
        Disinggung apakah SK tersebut untuk Ahyar Abduh dan Mori Hanafi atau H Muhammad Amin, Wartiah kembali menegaskan belum mau menyebutkan nama.
      "Nanti pada saat akan kita umumkan bersama-sama," tambahnya kembali.
      Meski demikian, wanita yang kini menjabat Ketua Komisi V DPRD NTB tersebut mempersilahkan media menyimpulkan apakah Ahyar Abduh dan Mori Hanafi atau Ahyar Abduh dan Muhammad Amin.
      "Maybe yes maybe no, bisa iya bisa juga tidak. Semua serba mungkin masih bisa terjadi," tegas Wartiah sembari mempersilahkan para wartawan menyimpulkan sendiri.
      Dikonfirmasi secara terpisah melalui WhatsAppnya, H Ahyar Abduh yang juga menjabat Wali Kota Mataram ini, mengatakan ketidakhadirannya di DPW PPP karena sedang mengikuti kegiatan di Jakarta yang tidak bisa diwakili.
       "Saya sudah sampaikan ke Ibu Ketua DPW PPP. Terkait penyerahan SK, saya kira itu soal tekhnis sepenuhnya saya serahkan ke partai dan ini bukan penundaan," tegas Ahyar Abduh.
      Lebih lanjut, disinggung belum di beberkannya namanya oleh DPW PPP?Wali Kota Mataram dua periode ini, mengungkapkan PPP tentu memiliki keputusan terbaik. Dan dirinya optimis SK yang dikeluarkan DPP PPP untuk dirinya bukan untuk yang lain.
      "Saya yakin di partai tidak ada dilematis. Tentu PPP juga punya keputusan pasti dan terbaik buat saya," tandasnya. An

Read More

Diduga Karena Puntung Rokok, Padang Rumput Bandara SMK Sumbawa Terbakar

      MATARAM, klikntb.com - Lahan kering yang di tumbuhi rerumputan dan ilalang di sekitar landasan pacu Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin Brang Biji Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat terbakar, Minggu (17/9) sore.
       Kapolres Sumbawa AKBP Yusuf Sutejo, Sik MT saat dihubungi melalui telepon dari Mataram, membenarkan peristiwa kebakaran tersebut.
       "Lahan yang terbakar dimungkinkan karena ada yang buang puntung rokok sembarangan di pinggiran bandara," kata Kapolres Sumbawa AKBP Yusuf Sutejo, Sik MT.
       Ia mengungkapkan, dari laporan yang diterimanya, kebakaran lahan yang terjadi di Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin, Brang Biji, terjadi pada Minggu (17/9) pukul 16.30 Wita. Di mana kebakaran tersebut, terjadi di areal padang rumput di sekitar landasan pacu bandara yang dalam kondisi kering akibat musim kemarau.
       "Api dengan cepat membesar karena hembusan angin kencang sehingga api cepat meluas," ujarnya.
      Namun saat ini, lanjut Yusuf Sutejo, api sudah berhasil dipadamkan setelah dua unit mobil petugas pemadam kebakaran dari Kabupaten Sumbawa bersama pemadam kebakaran milik bandara diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan lahan yang terbakar.
       "Kobaran api sudah berhasil dipadamkan dalam waktu dua jam," tegas Kapolres Sumbawa.
        Ia menambahkan, dari peristiwa kebakaran tersebut tidak ada korban jiwa maupun kerugian materil. Bahkan, meski lahan di areal landasan pacu terbakar, aktifitas penerbangan di bandara tersebut tetap berjalan normal dan tidak terganggu.
      Sedangkan, untuk penyebab pasti kebakaran, ungkap Kapolres, pihaknya menduga diakibatkan adanya puntung rokok yang dibuang sembarangan di sekitar lokasi kebakaran. Karena lokasi tempat terbakar berada di pinggir jalan raya di tambah kondisi rumput sangat kering akibat kemarau, sehingga menyebabkan api cepat membesar.An

Read More

Solusi Kekeringan A La TGB

Read More

Rudy Tak Percaya dan Sebut Hasil Survey Sekarang Pesanan

MATARAM, klikntb.com - Bakal Calon Gubernur NTB Kolonel CZL Lalu Rudy Irham Srigede belum percaya hasil survey yang berseliweran di media belakangan ini, karena terkesan pesanan. Dirinya lebih percaya apabila sudah jelas pasangan dan sudah ada partai pengusungnya. Demikian dikatakan Rudy  kepada klikntb.com, Sabtu (16/08).

Ketidak percayaan Lalu Rudy Irham Srigede yang sudah sangat siap maju sebagai penantang Bacagub lainnya ini membuatnya tidak mau menanggapi hasil survey manapun. "Saya tidak menanggapi hasil survey-survey yang ada. Karena kita kan sudah mengerti survey itu banyak juga abal-abal artinya bisa pesanan, " ungkapnya.

Dirinya lebih percaya hasil survey setelah masing-masing calon sudah punya pasangan dan partai pengusung pada Pilgub NTB 2018. " Kemudian kalo mau yang bener nanti lihat hasil kalau sudah berpasangan dan sudah ada partai pengusungnya, " terang Mantan Danrem NTB ini.

Rudy sangat yakin kalau survey yang dilakukan di akhir bulan nanti, dirinya baru bisa obyektif. "Jadi paling pas nanti bulan Desember atau Januari baru bisa yakini obyektifitas hasil survey tersabut. Karena semua pasangan atau partai pengusung akan serius melihat hasil survey karena itu riil dijadikan referensi mengenai langkah-langkah yang akan diambil untuk meningkatkan suara nantinya," tutupnya.Una

Read More

Perluas Jangkauan Akses Informasi, Diskominfo Bentuk Forum KIM KLU

KLU, klikntb.com - Ikhtiar Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam diseminasi (penyebarluasan) informasi seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat, antara lain diwujudkan dengan memfasilitasi pembentukan wadah komunikasi masyarakat yaitu Forum Kelompok Informasi Masyarakat (Forum KIM) di Aula Kecamatan Gangga Selasa, (12/09). Kegiatan ini dihelat selama tiga hari mulai 12 - 14 September 2017 dengan menghadirkan narasumber dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika NTB.
Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara, Kawit Sasmita, SH. Dalam pengarahannya, Kawit Sasmita mengatakan, era keterbukaan informasi publik dalam berbagai bidang kehidupan maupun aspek pembangunan meniscayakan semua pihak untuk selalu berbagi berbagai informasi terkait pembangunan yang sedang maupun akan dijalankan pemerintah. Pembentukan forum KIM ini, lanjut Kawit, sebagai bagian dari perhatian pemerintah daerah dalam mengatasi keterisolasian desa dari akses informasi, mengingat desa-desa di Lombok Utara kebanyakan berada di wilayah perdesaan, sehingga belum terjangkau dengan akses jaringan telekomunikasi kabel dan seluler. “Dengan keberadaan KIM yang sudah ada di masing-masing kecamatan maupun forum KIM kabupaten yang dibentuk nanti  diharapkan dapat meningkatkan keterjangkauan akses komunikasi dan informasi bagi masyarakat luas terutama di dusun dan desa,” cetus Kawit.
Sementara Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Utara, Drs. Nanang Hermansyah, M.Pd mengatakan,  KIM yang telah terbentuk maupun forum KIM yang akan dibentuk bisa menjadi wadah bagi KIM-KIM di level kecamatan maupun Desa. Oleh karenanya, forum KIM ini nanti diharapkan dapat mengakomodasikan informasi-informasi yang diwartakan KIM-KIM binaan. Menurut Nanang, Forum KIM mestinya berfungsi sebagai wahana informasi antar-anggota KIM. Dari KIM kepada pemerintah dan/dari pemerintah kepada masyarakat; mitra dialog dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik; sarana peningkatan literasi anggota KIM dan masyarakat di bidang informasi dan media massa; dan sebagai lembaga yang memiliki nilai ekonomi.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik  Provinsi NTB, Fairuz Abadi, SH yang juga narasumber kegiatan pembinaan  dan pembentukan Forum KIM ini mengatakan, wadah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibentuk merupakan konsep lembaga komunikasi sosial yang menjadi alternatif solusi dalam mengatasi hambatan informasi di lingkungan masyarakat terutama masyarakat pedesaan, dimana kelompok yang dibentuk oleh, dari, untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif, diharapkan dapat beraktivitas melakukan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah. Ia berharap para jurnalis dalam KIM ini nantinya menjadi motivator dalam menyampaikan informasi yang positif maupun motivator pembangunan daerah di bumi Tioq Tata Tunaq. “Sampaikanlah kebaikan itu walau sepatah kata pun. Karena ia bisa jadi energi dahsyat pembangunan diri dan masyarakat luas. Jadilah penyebar virus-virus kebaikan di tengah masyarakat,” tandas Abu Macel, sapaan akrab fairuz Abadi di hadapan puluhan komunitas KIM.
Terpisah Kepala Seksi Persandian dan Pengamanan Data Diskominfo, Sukardin, mengungkapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Lombok Utara mejalankan urusan kewenangan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dibentuk dan mulai efektif menjalankan fungsi setelah menjadi OPD baru tahun 2017. Kegiatan fasilitasi pembentukan, pembinaan dan pengembangan lembaga komunikasi sosial dalam bentuk Kelompok Informasi Masyarakat akan menjadi salah satu program kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan setiap tahunnya hingga seluruh Desa di Kabupaten Lombok Utara kedepan memiliki Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sehingga dapat terwujud visi nasional menjadikan Masyarakat Informasi Indonesia (MII) dapat dimulai dengan mewujudkan "Kampung/Desa Informasi" di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Utara.
Kegiatan ini diakhiri dengan pembentukan pengurus Forum KIM Lombok Utara,  dimana proses pemilihannya menggunakan sistem distrik. Masing-masing KIM kecamatan memilih bakal calon ketua forum. Selanjutnya masing-masing bakal calon yang telah dipilih oleh juru bicara setiap kecamatan tersebut diperkenankan menyampaikan visi misi kedepan dalam pengembangan KIM di Lombok Utara. Setelah visi misi disampaikan para juru bicara masing-masing kecamatan menjatuhkan pilihan kepada masing-masing calon. Dari dua calon yang ada, mayoritas juru bicara memilih Miftahul Hafiz sebagai Ketua Forum KIM Lombok Utara Periode 2017 - 2019.
Sebelum ditutup moderator pembentukan Forum KIM, Mujadid Muhas, MA yang juga Kepala Bidang E-Goverment Diskominfo meminta kepada para delegasi KIM yang hadir untuk menetapkan keanggotaan Tim Perumus/Formatur yang akan bertugas melengkapi pengisian komposisi Kepengurusan Forum KIM Kabupaten Lombok Utara Periode 2017 - 2019. Mujadid mengingatkan bahwa tim perumus bertugas dalam waktu 7 kali 24 jam. Acara yang berlangsung cukup demokratis dan khidmat ini ditutup secara resmi oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik.(jck)

Read More

Soal Kekeringan Parah yang Melanda NTB, Ini Tawaran Solusi TGB...

Mataram, klikntb.com - Gubernur NTB TGH M. Zainul Majdi menyebutkan bahwa untuk mengatasi kekeringan harus memanfaatkan bendungan yang sudah ada daripada membuat yang baru, hal ini disampaikannya ,Jumat (15/09).

"Bila akan membangun permanen maka, harus ada jaringan untuk menyalurkan ke sana. Harus ada suplai air secara berkelanjuran setiap tahun. Artinya harus kita cari sumber airnya," pungkasnya.

M. Zainul Majdi yang akrab disapa Tuan Guru Bajang ini menyebut bahwa bendungan yang ada sekarang masih belum mencukupi kebutuhan air yang ada. "Bendungan yang kita punya gak cukup. Pandan duren gak cukup, bendungan pengge gak cukup, kita sudah hitung gak cukup. Artinya harus dibangun jadi, yang sudah ada jadi terbengkalai, " ungkapnya.

Ia juga menyebutkan bahwa membangun yang baru harus mencari tempat yang bagus . " Artinya harus membangun baru, membangun baru yang bagus kan ada mujur, " tuturnya.

Menurutnya membangun embung-embung ditempat yang kering tidak mendatangkan banyak air, bahkan justru akan tetap kering. "Membangun embung ditempat gak ada sumber air bagaimana, kalau musim kering tetap kering juga. Kita akan berkoordinasi dengan PU nanti." tutupnya. Una

Read More

Panitia Alunan Budaya pun Bersikap, Soal Perseteruan Kadispar NTB dan Ali BD

MATARAM, klikntb.com - Ucapan Bupati Lombok Timur, Ali BD, yang menilai Kadis Pariwisata NTB, L Moh Faozal "bodoh" karena tak mendukung acara  Alunan Budaya Desa di Pringgasela
memantik persoalan ke berbagai hal. Diantaranya menguak penilaian soal acara pariwisata di Pringgasela tersebut tanpa sepengetahuan Dispar provinsi dan soal dukungan dana kegiatan pengembangan pariwisata yang konon diberikan namun tak sesuai harapan.
Panitia penyelenggara "tempat" Ali BD memojokkan Kadispar NTB pun tak nyaman dengan suasana ini. Mereka pun membuat pernyataan sikap  untuk mencairkan suasana agar hubungan Kepala daerah dan birokrat tersebut harmonis demi kemajuan pembangunan pariwisata NTB kedepan. Berikut press releas utuh yang diterima redaksi klikntb.com :

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam Sejahtera untuk kita semua!


Terkait dengan acara Alunan Budaya Desa 3 kecamatan Pringgasela dengan tema kegiatan Warna dan Irama Tenun yang menampilkan 1350 pengrajin tenun sekecamatan Pringgasela maka dengan ini kami sampaikan beberapa hal:

1. Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dan sponsor yang sudah memberi dukungan moral dan materil.

2. Menyikapi pernyataan Kadispar provinsi NTB di beberapa media terkait tidak adanya koordinasi pihak panitia dengan dinas pariwisata provinsi, kami selaku panitia menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar. Kami telah memulai koordinasi dengan dinas pariwisata provinsi sejak bulan Februari sampai acara tersebut dimulai bahkan Dinas Pariwisata Provinsi sempat menyatakan keinginan membawa acara kami ini untuk dipentaskan di Mataram.

3. Terkait pernyataan bantuan yang diberikan oleh Kadispar provinsi benar adanya, hanya saja bantuan yang sudah kami terima sebesar Rp 2.500.000 dari total Rp 5.000.000 bantuan yang dijanjikan pada acara Alunan Budaya Desa 2 tahun 2016.

4. Kami panitia tidak mau ikut dalam polemik antara Bupati Lotim dengan semua pihak yang tersinggung atas pernyataan Bupati termasuk ucapan yang merujuk kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB.

5. Kami panitia siap berkomunikasi dan mengundang semua pihak bila ada hal-hal yang masih kurang berkenan termasuk kepada Bapak Kepala Dinas Pariwisata NTB agar tercipta hubungan yang harmonis demi kemajuan pariwisata seni dan budaya kita, khususnya untuk kemajuan acara alunan budaya desa pada tahun-tahun selanjutnya.

6. 1350 penenun yang terlibat serta masyarakat Pringgasela pada tahun depan bertekad untuk membuat acara yang lebih baik lagi dan diharapkan semua pihak bisa ikut terlibat untuk membesarkan dan memelihara tenun sebagai warisan tradisi Nasional.

Demikian press release ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami dari Panitia Alunan Budaya desa 3 mengucapkan terima kasih.


Ttd

Eka Kharisma Novandi
(Ketua Panitia). Pr

Read More

TGB CUEKI HASIL SURVEI DEMOKRAT

 MATARAM, klikntb.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Wathan (PBNW) Dr TGH Muhammad Zainul Majdi mengaku belum sama sekali menerima laporan hasil survei Partai Demokrat terkait bakal calon gubernur dan wakil gubernur Nusa Tenggara Barat 2018 yang mana hasilnya menempatkan Hj Sitti Rohmi Djalilah berada di urutan nomor empat setelah H Ahyar Abduh, H Moh Suhaili FT dan H Ali Bin Dahlan.
       "Belum lihat saya," katanya saat ditemui seusai shalat Jum'at di Masjid Hubbul Wathan Islamic Center, Mataram.
      Bahkan, tak hanya belum melihat, Muhammad Zainul Majdi atau akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) ini, mengaku sedikitpun belum menerima laporan hasil survei DPD Partai Demokrat NTB tersebut.
      "Belum disampaikan," jawab  Gubernur NTB ini ketika dimintai tanggapannya atas hasil survei Partai Demokrat tersebut.
       Sebelumnya, bakal Calon Gubernur dari Partai Demokrat NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah (SRD) menanggapi positif hasil survey Demokrat yang menempatkan posisinya di urutan keempat. SRD yakin masih ada waktu untuk meningkatkan elektabilitasnya dengan lebih banyak lagi turun ke grass root untuk melakukan sosialisasi.
        Wanita yang juga kakak dari Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi ini kepada klikntb.com, Kamis (14/9) mengungkapkan telah mendengar hasil survey Demokrat  tersebut sebagai sebuah capaian yang baik. "Baik-baik aja, biasa saja, itu menunjukkan capaian kita setelah turun sebulan ini, " ungkapnya.
      Rektor Universitas Hamzanwadi Pancor ini mengaku masih optimis elektabilitas dirinya akan bisa naik dari sekarang ini. "Semua pasti optimis, iya bisa jadi kita lihat saja nanti," terangnya.
      Selanjutnya upaya apa yang dilakukan untuk menaikkan elektabilitasnya, Rohmi mengaku akan lebih banyak melakukan sosialisasi ke akar rumput. "Ya sama dengan yang lain tetap sosialisasi, " tegasnya.
      Jika nanti hasil survey elektabilitasnya tetap tak merangkak naik apakah dirinya akan siap menjadi nomor dua, Rohmi belum ingin bicara soal itu karena proses sosialisasi masih merasa belum maksimal. "Belum, kita lihat saja nanti, " tuturnya.
      Sebagaimana informasi didapatkan klikntb.com dari internal Partai Demokrat bahwa partai pengusung TGB ini telah melakukan survey internal untuk mengetahui tingkat elektabilitas kader mereka yang hendak diusung di Pilgub NTB 2018.
      Sayangnya lembaga survey mana yang digunakan tidak disebutkan. Adapun hasil survey menempatkan Hj. Sitti Rohmi Djalilah dibawah Ahyar Abduh, H Moh. Suhaili FT, dan Ali BD. An/Una

Read More

Lagi Lagi Demi Rupiah... Penambang Emas di Jereweh KSB "Setor" Nyawa

KSB, klikntb.com - Lokasi Lubang Tambang Emas Ilegal di wilayah  Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Kamis(15/9) tiba – tiba ambruk dan menimpa seorang penambang  yang ada  di dasar Lubang Tambang Galian Emas Ilegal tersebut.

Akibat ambruknya lubang tambang emas Ilegal yang terjadi sekitar Pukul 01.30 Wib malam itu, mengakibatkan satu orang penambang tewas terkubur hidup – hidup.

Satu orang korban yang tewas itu diketahui bernama Syafrudin (36) alias sombet,  merupakan warga kelurahan Dalam, Kecamatan Taliwang.

Peristiwa bermula ketika korban datang ke Lokasi Lubang Tambang Emas Ilegal untuk mencari Batu. Saat tengah mengumpulkan dan memasukkan Matrial Batu kedalam karung, tiba – tiba  dinding atau tebing tambang emas Ilegal, berupa material tanah dan batu  itu ambruk, dan langsung menimbun  korban.

Seorang penambang lainnya, Dobi  Harianto yang berada tidak jauh dari Tempat Kejadian Perkara (TKP) menuturkan, ia melihat peristiwa itu dan langsung meminta pertolongan ke warga sekitar.
"Saya melihat kejadian itu datang tiba tiba saya langsung minta bantuan warga untuk menolong korban," ungkap Dobi kepada klikntb, Kamis(15/9) pagi ini.

 Dari keterangan penambang lainnya, korban memang sedang melakukan aktifitas mengambil batu, sekitar pukul 01.30 Wib,  dan korban tertimbun batu yang berada diatasnya.

Para penambang, termasuk sejumlah warga  setempat langsung berupaya  mengevakuasi  korban  dengan menggunakan alat manual, namun hingga berita ini diturunkan korban belum berhasil ditemukan. Dev

Read More

DIISUKAN JADI "PENDAMPING" SUHAILI, ROHMI PASRAH

MATARAM, klikntb.com - Dikabarkan akan dipaketkan sebagai pendamping Bupati Lombok Tengah, H Moh Suhaili FT dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2018, tak membuat Hj Sitti Rohmi Djalilah risau. Wanita yang mulai akrab disebut SRD ini hanya pasrah jika memang itu keputusan partai yang mengusungnya.
       Kakak kandung Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi ini mengaku menyerahkan semuanya kepada putusan partai, selama hal itu dianggap yang terbaik bagi partai dan dirinya.
      "Bagaimana yang terbaiklah, kalau sudah diputuskan kita jalani dengan baik. Yang kita lihat bagaimana baiknya kedepan," jawab Rohmi saat dihubungi klikntb.com dari Mataram, Kamis (14/9).
       Meski demikian, Rektor Universitas Hamzanwadi, Pancor, Kabupaten Lombok Timur ini, menilai kabar dirinya akan diduetkan dengan Bupati Lombok Tengah dua periode itu belum menjadi keputusan partai. Namun, ia menganggap kalaupun ada kabar tersebut itu dinilainya hal yang biasa sebagai komunikasi politik partai.
      "Sah-sah saja partai melakukan komunikasi politik. Soal pasti atau tidaknya saya belum bisa komentar banyak," terangnya.
       Seraya menambahkan, kedepannya seperti apa dirinya kembali menegaskan akan menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan partai. Terpenting saat ini, dengan siapapun nanti dirinya dipaketkan dirinya akan selalu siap.
      "Bagaimana fiksnya saya menunggu situasi. Kalau ditakdirkan dengan siapa-siapa kita terima saja," katanya.
      Sebelumnya, tersiar kabar bahwa Bupati Lombok Tengah H Moh Suhaili FT akan dipasangkan dengan Rektor STKIP Hamzanwadi, Pancor Lombok Timur Hj Sitti Rohmi Djalilah sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada 2018 hanya tinggal menunggu waktu.
      Hal ini tidak terlepas seiring santernya kabar merapatnya tiga partai politik yang akan mengusung Ketua DPD Golkar NTB itu, menuju orang nomor satu di NTB. Dari informasi yang diserap klikntb.com rencana penyatuan Bupati Lombok Tengah dua periode ini dengan kakak kandung Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi atau yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) itu pun tidak dibantah sejumlah orang terdekat Hj Sitti Rohmi Djalilah.
      "Ibu Rohmi sudah mau menjadi nomor dua dan setuju berpasangan dengan pak Suhaili," katanya sembari berpesan namanya tidak ikut dikutip.
      Melunaknya Hj Sitti Rohmi Djalilah sebagai orang nomor dua mendampingi H Moh Suhaili tidak terlepas dari campur tangan dan manuver yang dilakukan sejumlah elit di DPD Partai Demokrat NTB.
      Bahkan, kabar manuver elit di DPD Demokrat ini bukan dengan melobi TGB, melainkan para elit Demokrat ini berbicara langsung dengan ibunda Hj Sitti Rohmi Djalilah, yakni Hj.Rauhun Zainuddin Abdul Madjid.
      Meski demikian, keputusan menyatukan Rohmi dengan Suhaili ini tidak berjalan mulus, karena mendapat tentangan dari keluarga besar Nahdatul Wathan (NW) yang masih optimis melihat Hj Sitti Romi Djalilah menjadi orang nomor satu, bukan sebagai orang nomor dua. Una / An

Read More

ADA DI URUTAN EMPAT, ROHMI TETAP TANGGAPI POSITIF HASIL SURVEY DEMOKRAT

MATARAM, klikntb.com - Bakal Calon Gubernur dari Partai Demokrat NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah (SRD) menanggapi positif hasil survey Demokrat yang menempatkan posisinya di urutan keempat. SRD yakin masih ada waktu untuk meningkatkan elektabilitasnya dengan lebih banyak lagi turun ke grass root untuk melakukan sosialisasi.

Wanita yang juga kakak dari Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi ini kepada klikntb.com, Kamis (14/9) mengungkapkan telah mendengar hasil survey Demokrat  tersebut sebagai sebuah capaian yang baik. "Baik-baik aja, biasa saja, itu menunjukkan capaian kita setelah turun sebulan ini, " ungkapnya

Rektor Universitas Hamzanwadi Pancor ini mengaku masih optimis elektabilitas dirinya akan bisa naik dari sekarang ini. "Semua pasti optimis, iya bisa jadi kita lihat saja nanti," terangnya.

Selanjutnya upaya apa yang dilakukan untuk menaikkan elektabilitasnya, Rohmi mengaku akan lebih banyak melakukan sosialisasi ke akar rumput. "Ya sama dengan yang lain tetap sosialisasi, " tegasnya.

Jika nanti hasil survey elektabilitasnya tetap tak merangkak naik apakah dirinya akan siap menjadi nomor dua, Rohmi belum ingin bicara soal itu karena proses sosialisasi masih merasa belum maksimal. "Belum, kita lihat saja nanti, " tuturnya. 

Sebagaimana didapatkan klikntb.com dari internal Partai Demokrat bahwa partai pengusung TGB ini telah melakukan survey internal untuk mengetahui tingkat elektabilitas kader mereka yang hendak diusung di Pilgub NTB 2018. 

Sayangnya. lembaga survey mana yang digunakan tidak disebutkan. Adapun hasil survey menempatkan Hj. Sitti Rohmi Djalilah dibawah Ahyar Abduh, H Moh. Suhaili FT, dan Ali BD. Una

⁠⁠⁠⁠

Read More

Dalam Hitungan Menit, Si Jago Merah Hanguskan Rumah Warga Desa Tamekan

KSB,Klikntb.com - Kebakaran hebat terjadi sore ini menimpa enam rumah warga  Desa Tamekan, kecamatan, Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Ganasnya lalapan api membuat rumah yang terbakar ludes dan rata dengan tanah dalam hitungan menit.

Kejadian mengenaskan itu terjadi pukul 16.00 WIB. Salah satu warga yang rumahnya terbakar, Sudirman (50), warga Desa Tamekan, belum mengetahui pasti penyebab kebakaran.

Sudirman kepada klikntb com, menuturkan, awal kejadian ia kaget melihat banyak orang berada di rumahnya. Begitu sampai, ternyata api sudah membesar dan menghanguskan seluruh bangunan rumah.

"Begitu saya datang, api sudah membesar, karena itu tak satupun isi rumah yang bisa kami selamatkan. Dan api baru padam setelah warga dan pihak pemadam kebakaran dari  Dinas Pemadam Kebakaran KSB melakukan pemadaman," tutur sudirman.

Akibat semua itu sambung Sudirman, untuk sementara ini dirinya bersama anak dan istrinya terpaksa harus mengungsi ke rumah saudara yang juga berada di desa itu.

"Tak tahu entah sampai kapan kami harus tinggal menumpang dengan keluarga, karena untuk membangun lagi sepertinya sungguh sangat berat. Dan muda-mudahan, ada relawan dan dermawan yang ikhlas membantu," pungkasnya sambil meneteskan air mata.

Menyikapi musibah ini Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KSB, Drs. H. Lalu Azhar   langsung turun ke lokasi dan menemui korban kebakaran itu. Tidak dengan tangan kosong, tim langsung menyerahkan bantuan kepada korban.

"Hanya berselang beberapa jam, usai tim melakukan pemadaman api, kita langsung turun ke lokasi untuk menyerahkan bantuan. Dengan bantuan tersebut, tentunya kami berharap dapat membantu meringankan beban korban," ujar Kepala BPBD.

Lalu Azhar  menghimbau kepada warga yang memiliki rezeki lebih dan para donatur serta dermawan, untuk dapat memberi uluran tangan pada korban kebakaran tersebut.

Karena, sekecil apa pun bantuan yang diberikan, itu akan menjadi sangat berarti bagi keluarga korban," pungkasnya.Dev

Read More

Kata Bupati, KSB Bumi Gotong Royong

KSB, klikntb.com — Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W Musyafirin, M.M menyebutkan Kabupaten Sumbawa Barat adalah Bumi Gotong Royong. Hal tersebut disampaikan dihadapan tim verifikasi lapangan lomba Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Kementerian Dalam Negeri  di Desa Kalimantong, kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat, Kamis(14/9)

Gotong royong di Kabupaten Sumbawa Barat bukan sekedar kata. Namun budaya luhur bangsa ini, hidup dan dilaksanakan oleh rakyat Sumbawa Barat. Jika di daerah lain gotong royong masih dalam tataran perbaikan mental. Namun di KSB sudah diaktualisasikan dalam mencapai tujuan. ‘’KSB ini jauh dari sorotan media nasional, tapi kita bersyukur Kementerian Dalam Negeri tahu akan gerakan gotong royong kita. Bukan hanya di Desa Kalimantong tetapi di seluruh KSB, karena Kabupaten Sumbawa Barat adalah Bumi Gotong Royong. Cuma memang Desa Kalimantong terdepan dalam hal ini,” kata Bupati

Menurut Bupati lima gerakan revolusi mental yang berlandaskan pada nilai integritas, etos kerja dan gotong royong yang ditetapkan Presiden Joko Widodo Desember 2016 lalu sejalan dengan semangat pembangunan berbasis gotong royong di KSB dengan landasan Ikhlas, jujur dan sungguh-sungguh. Landasan pembangunan di KSB ini pun bahkan telah ditetapkan dua tahun yang lalu. Dimana kerja memenuhi hak dasar masyarakat Sumbawa Barat dikerjakan dengan gotong royong.

Hal ini pun membawa KSB mendapatkan penghargaan dari Lembaga Prestasi Indonesia pada Desember 2016 lalu, karena keseriusan Pemerintah Daerah yang menuangkan program pemberdayaan gotong royong ke dalam Peraturan Daerah, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) dan satu-satunya di Indonesia.

Dijelaskan Bupati, gotong royong di KSB melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, kejaksaan, TNI, Polri, Agen PDPGR dan masyarakat. Sebagai motor atau penggerak gotong royong di tengah masyarakat adalah Agen PDPGR. Agen PDPGR tersebar di setiap desa/kelurahan dan blok atau peliuk. Di bidang sosial Agen mendata warga disabilitas, lansia untuk mendapat bantuan Rp. 250 ribu perbulan. Di bidang kesehatan, warga kurang mampu didata untuk mendapat BPJS kesehatan yang iurannya ditanggung  pemerintah daerah.

Di bidang pembangunan, Agen PDPGR mendata rumah yang kurang layak, termasuk yang tidak memiliki jamban, sehingga pada 2016 lalu, berhasil membedah rumah sebanyak 1.240 unit dan jambanisasi sebanyak 6.164 unit. Jambanisasi ini dilaksanakan kurang dari 100 hari kerja pertama saya dan wakil Bupati. ‘’Semoga dilaksanakan gotong royong dan biaya lebih irit,” ujar Bupati.

Uniknya lagi di KSB setiap malam Jum'at melaksanakan evaluasi pembangunan dalam Forum Yasinan Pemerintah Kabupaten. Dalam forum ini secara bergiliran 18 Desa dan 48 blok peliuk Agen PDPGR bertemu dengan kami. Wadah ini juga sebagai keterbukaan Pemerintah Daerah dengan masyarakat. Alhasil, wadah ini telah menghilangkan parlemen jalanan. Sehingga KSB tercatat di Provinsi NTB sebagai Kabupaten Zero Horizontal Conflict. ‘’Saya berharap, perangkat desa, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat Kalimantong untuk mengikuti dengan semangat Ikhlas, Jujur dan Sungguh-Sungguh. Alhamdulillah Desa Kalimantong masuk lima besar Nasional dan Insya Allah menjadi juara satu,” imbuhnya.

Ketua Tim Verifikasi Lomba Desa Direktorat Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Drs. Ahmad Adli Harahap, M.Si dalam sambutannya mengatakan, Desa Kalimantong telah lolos seleksi administrasi yang ditetapkan panitia. Karenanya, Desa Kalimantong pun menjadi Top Five (Lima Besar) dari lomba Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat tingkat Nasional ini. ‘’Kedatangan tim verifikasi lapangan ini untuk melihat secara nyata gerakan gotong royong dari aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan dan agama di tengah masyarakat,” katanya.

Aspek tersebut diverifikasi sebagai indikator untuk melihat peran aktif seluruh masyarakat mulai dari lingkungan keluarga, RT, RW, Dusun, Desa dan seluruh pihak di Desa Kalimantong  dalam pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian dan  dalam memajukan desa. Lomba ini diharapkan mendorong desa menggali potensi desa menjalin kerjasama dengan mempertahankan kearifan lokal dalam memajukan desa dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, budaya, lingkungan dan agama. ‘’Diharapkan jika menjadi juara, Desa Kalimantong bisa menjadi contoh dan teladan daerah lain di Indonesia. Tentunya Pemerintah Daerah terus membina secara berkelanjutan mendorong desa untuk terus menggerakkan gotong royong,” imbuhnya. Dev

Read More

IRONIS...! PRODUKSI IKAN NTB TINGGI, TINGKAT KONSUMSI MASIH RENDAH

      MATARAM, klikntb.com - Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat menyebutkan tingkat konsumsi ikan di NTB masih lebih rendah dibandingkan tingkat konsumsi ikan nasional.
        "Padahal NTB merupakan Provinsi Kepulauan yang memiliki produksi ikan cukup besar," ungkap Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional (Forikan) NTB, H Erica Zainul Majdi diwakili Wakil Ketua Forum, Hj Syamsiah M Amin saat membuka Lomba Masak Serba Ikan ke-15 Tingkat Provinsi NTB di Mataram, Kamis (14/9).
      Disebutkan Syamsiah M Amin, berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016, masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi ikan juga  masih rendah atau dirata-ratakan baru mencapai 41 kg/kapita/tahun.
      "Hal ini kalah jauh dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia yang konsumsi ikannya mencapai 70 kg/kapita/tahun," terangya.
       Sementara, tingkat konsumsi ikan di NTB tahun 2016 baru mencapai 32,35 kg/kapita/tahun masih jauh dibawah rata-rata nasional. Padahal, diakuinya NTB kaya akan hasil laut dan berbagai jenis ikan yang dapat dijadikan sumber gizi terutama untuk perkembangan otak anak-anak dalam masa pertumbuhan.
      Karena itu, Ketua BKOW Provinsi NTB mengimbau warga di daerah itu untuk mulai membudayakan dan membiasakan memasak makanan berbahan baku ikan sebagai menu keluarga.
       "Ikan memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, sehingga merupakan sumber asupan gizi yang utama bagi kesehatan fisik dan mental anak-anak," ucapnya.
       Menurutnya, dengan mengkonsumsi ikan, akan dapat meningkatkan tumbuh kembang otak anak, sehingga berkontribusi dalam melahirkan generasi penerus bangsa yang sehat dan cerdas.
      "Jika sejak dini anak-anak dibiasakan mengkonsumsi ikan maka akan lahir generasi yang sehat dan pintar," ujarnya.
       Untuk itu, ia mengajak kepada ibu-ibu untuk lebih sering menyajikan lauk berbahan dasar ikan dibandingkan ayam broiler kepada anak-anak.
       "Ibu-ibu jangan biasakan anak untuk sering makan ayam kentucky, karena ayam tersebut berpotensi menyebabkan obesitas pada anak," tandas istri Wakil Gubernur NTB tersebut.An

Read More

NTB HARAP MULTILATERAL NAVAL EXERVISE KOMODO TINGKATKAN PARIWISATA

       MATARAM, klikntb.com - Kepala Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat, Lalu Moh Faozal mengatakan pelaksanaan Multilateral Naval Exercise Komodo yang dilaksanakan 4-8 Mei 2018 dengan menghadirkan 40 kapal perang dari 42 negara diharapkan mampu mengangkat citra dan meningkatkan promosi bagi pariwisata di NTB.
       "Kenapa Dinas Pariwisata NTB terlibat di dalam kegiatan ini, karena kegiatan ini sangat kental dengan nuansa pariwisatanya," kata Lalu Moh Faozal saat acara konferensi pers Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) di Mataram, Rabu (13/9).
       Kata dia, nantinya kegiatan tersebut akan menghadirkan 40 kapal parang dari berbagai jenis dan ukuran. Dimana satu kapal akan berisi 100 orang. Dari sejumlah kegiatan yang dilaksanakan, bahkan berlokasi di sejumlah destinasi wisata yang ada di empat kabupaten di Pulau Lombok, mulai Lombok Barat, kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Tengah dan Lombok Timur.
       "Meski masih jauh, tetapi seluruh aspek yang berkaitan dengan persiapan kegiatan sudah siap," tegas Faozal.
       Sementara itu, Tim Satgas Persiapan MNEK 2018 dari Koarmatim Surabaya Jawa Timur, Kolonel Laut Ferry Supriadi menjelaskan kegiatan MNEK 2018 di Pulau Lombok merupakan kegiatan yang ketiga dilaksanakan TN AL dengan menghadirkan angkatan perang dari 42 negara.
       "Sebelumnya acara ini dilaksanakan di Batam, Kepulauan Riau, kemudian di Padang Sumatera Barat," katanya.
      Ia mengatakan, tujuan pelaksanaan MNEK 2018 tidak lain bentuk kerjasama dan diplomasi maritim TNI AL dalam rangka mendukung Indonesia menjadi poros maritim dunia yang telah ditetapkan Presiden RI Joko Widodo. Sedangkan, pengambilan nama Komodo, karena Komodo merupakan hewan asli Indonesia dan Pulau Komodo berada di Indonesia.
        "Mengapa memakai branding Komodo, awalnya hiu, buaya, dan Komodo, dipilihlah Komodo. Karena Komodo destinasi wisata dan Komodo juga ada di Indonesia, sehingga jadilah ikon pelaksanaan multilateral ini menggunakan itu," jelasnya terkait pemakaian nama Komodo meski tidak dilaksanakan di tempat aslinya.
       Ferry menyebutkan negara yang dipastikan hadir 10 negara anggota ASEAN, Rusia, Amerika Serikat, China, India, Pakistan dan Australia. Masing-masing negara akan membawa kapal perang dan anggotanya ke Pulau Lombok.
        Dalam kegiatan tersebut, berbagai rangkaian kegiatan akan dilaksanakan, antara lain kirab budaya yang akan di ikuti seluruh negara peserta, Lebo jangkar dari masing-masing kapal perang, latihan bersama pembebasan perompakan kapal di laut, Bhakti sosial, seperti perbaikan jalan, sarana tempat ibadah, penenggelaman kapal untuk terumbu karang, mengunjungi destinasi, pemeriksaan kesehatan bagi warga dengan menghadirkan kapal perang rumah sakit, pendirian stand kerajinan, lari dan bersepeda keliling kota.
       "Termasuk juga ada pengenalan budaya lokal kepada para peserta yang hadir dari sejumlah negara, sehingga mampu meningkatkan citra pariwisata NTB di dunia internasional," tambah Koordinator Koarmatim Surabaya Jawa Timur, Kolonel Laut Rudi Aviantara.An

Read More

GUBERNUR NTB DIANUGERAHI NUGRA JASADARMA PUSTALOKA DARI PERPUSTAKAAN NASIONAL

 MATARAM, klikntb.com -  Gubernur Nusa Tenggara Barat, TGH Muhammad Zainul Majdi mendapat penghargaan Nugra Jasadarma Pustaloka dari Perpustakaan Nasional RI.
      Penghargaan tersebut merupakan bentuk penghargaan tertinggi yang diberikan Perpustakaan Nasional kepada pihak-pihak yang dinilai telah berkontribusi besar bagi pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerahnya.
       Gubernur NTB atau akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) dianugerahi penghargaan tersebut karena dinilai memiliki kepedulian terhadap pengembangan perpustakaan dan kegemaran membaca.
       "Juga, tidak terlepas dari peran dan upaya perpustakaan daerah dan provinsi yang memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan minat membaca masyarakat NTB," kata Kepala Biro Humas Setda NTB, Irnadi Kusuma, Rabu (13/9).
      Penghargaan tertinggi tersebut diserahkan Sekretaris Jenderal Perpustakaan Nasional RI, Dedi Djunaedi kepada Asisten Bidang Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat, Drs Bachruddin, yang mewakili Gubernur pada malam puncak Gemilang Perpustakaan Nasional Tahun 2017 di Balai Sarbini, Jakarta, Selasa (12/9).
       Asisten Bidang Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat, Bachruddin, mengatakan meskipun penghargaan ini ditujukan kepada kepala daerah, tetapi melekat juga seluruh organisasi perangkat daerah yang ada di Provinsi NTB.
      "Pada akhirnya penghargaan ini akan membawa efek pada perbaikan perpustakaan dan peningkatan minat baca di Provinsi NTB," ujarnya.
      Kepala Perpustakaan Nasional RI, Muh. Syarif Bando mengatakan betapa pentingnya buku dan gemar membaca dalam menjalani kehidupan. Ia berharap dengan adanya penghargaan seperti ini, akan semakin meningkatkan dan membangun minat membaca bagi masyarakat Indonesia.
       "Kita harus buktikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang hebat. Dan bangsa yang besar adalah bangsa yang masyarakatnya melek literasi," katanya.
       Selain itu, penghargaan tertinggi di bidang perpustakaan ini dilakukan dalam rangka penyebaran informasi yang lebih luas atas keberadaan dan arti penting perpustakaan bagi masyarakat.
      Terkait dengan hal tersebut, Perpustakaan Nasional akan menggelar sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan peran dan fungsi perpustakaan dalam kehidupan masyarakat melalui serangkaian testimoni tentang peran dan fungsi perpustakaan di Indonesia.
Adapun Kategori yang diberikan pada Penghargaan Nugra Jasadarma Pustaloka adalah Kategori Pemilihan Buku (Pustaka) Terbaik 2017 (tema Kesehatan), Kategori Pelestari Naskah Kuno Terbaik, Lomba Bercerita SD/MI Tingkat Nasional, Lomba Perpustakaan SLTA Tingkat Nasional, Lomba Perpustakaan Desa/Kelurahan Tingkat Nasional, Pustakawan Berprestasi Terbaik Tingkat Nasional, Kategori Tokoh Masyarakat Yang Berperan Aktif Terhadap Pengembangan Perpustakaan & Pembudayaan Gemar Membaca, Kategori Birokrat Yang Berperan Aktif Terhadap Pengembangan Perpustakaan & Pembudayaan Gemar Membaca, Kategori Mass Media dan Life Achievement.An

Read More

Golkar Sebut Mohan dan Didi "Striker" Tim Uhel di Mataram.

MATARAM, klikntb.com - Ketua Tim Media Pemenangan H. Moh. Suhaili FT sekaligus Juru Bicara DPD I Partai Golkar NTB, Chris Parangan, Rabu (13/9) mengungkapkan bahwa Wakil Walikota Mataram yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Kota Mataram H. Mohan Roliskana bersama Ketua Harian DPD II yang juga Ketua DPRD Kota Mataram, Didi Sumardi sudah diputuskan oleh Ketua DPD I Partai Golkar H. Moh. Suhaili FT sebagai striker Uhel di Kota Mataram.

Chris menyebut bahwa ketua DPD I Partai Golkar sudah mengeluarkan SK bahwa Mohan Roliskana dan Didi Sumardi menjadi tim pemenangan Uhel di Kota Mataram.  "Sudah ada SK dari ketua DPD I Partai Golkar NTB H. Moh. Suhaili FT , dan sudah diputuskan oleh ketua Golkar bahwa Mohan dan Didi " panglima perang" Uhel di Mataram," terangnya.

Chris juga menyebut bahwa Golkar tidak akan kuatir dengan kadernya di Mataram seperti Darma Setiawan, anggota DPRD Provinsi NTB dari dapil Kota Mataram. "Kami yakin dengan mereka. Darma Setiawan juga sebagai kader tidak pernah melawan pimpinan partainya, " ungkapnya.

Sama halnya dengan Mohan dan Didi, kata Chris, mereka selalu hadir dalam setiap acara yang dilaksanakan DPD I Partai Golkar NTB. "Dalam kegiatan kepartaian Mohan dan Didi tidak pernah absen. Suhaili tidak mungkin khawatir dan percaya dengan kader partainya. Golkar Mataram klasik. Kami yakin dengan Mohan dan Didi dia Sami'na waato'na." tutupnya.

Apa yang disampaikan Chris ini sekaligus
membantah adanya rumor bahwa kader Golkar di Mataram tidak maksimal melakukan sosialisasi dan tidak kompak mendukung Uhel. Una

Read More

KERJASAMA PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DISAMBUT BAIK WAKIL PM MALAYSIA

MATARAM, klikntb.com - Timwas TKI DPR RI yang sedang menyelesaikan pembahasan final UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), diketuai Wakil Ketua sekaligus Ketua Timwas TKI, Fahri Hamzah, melakukan kunjungan kerja ke negara Malaysia selama dua hari, Selasa - Rabu (12-13 September).

Dalam releas yang diterima klikntb.com tersebut kunjungan diikuti Anggota Timwas TKI Dr Siur Syam, Drs Ayub Khan dan Dr H. Adang Sudrajat. Selain memenuhi undangan makan malam Deputy PM Malaysia, Timwas TKI DPR RI juga menyebut melakukan banyak pembicaraan terkait tenaga kerja Indonesia dan permasalahannya, baik berjumpa langsung dengan TKI maupun dengan pihak KBRI.

Fahri Hamzah dalam kesempatan bertemu media Indonesia dan media lokal menyampaikan bahwa RUU PPMI ditargetkan akan disahkan dalam masa sidang ini. "Paling telat akhir Oktober 2017. Fokus utama dari RUU tersebut adalah memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia dengan membenahi lubang-lubang permasalahan di tiga fase, yaitu fase pra penempatan, penempatan dan purna penempatan," jelas Fahri.

Dengan Rancangan Undang-Undang yang baru, Deputi PM Malaysia berharap masalah-masalah TKI bisa teratasi. Deputi PM juga mengusulkan untuk melanjutkan kerjasama yang lebih konkrit melalui beberapa Memorandum atau perjanjian-perjanjian, khususnya setelah RUU PPMI disahkan.

Melihat fenomena ini, Fahri mengungkapkan betapa pentingnya pemerintah dan DPR segera mengetuk palu. “Presiden Jokowi harus turun tangan mendorong kemenaker dan BNP2TKI kompak dalam pembahasan RUU dengan DPR. RUU ini sebenarnya dari DPR sudah siap semua, tinggal menunggu kekompakan pemerintah," pungkasnya.pr

Read More

KADISPAR NTB "SERANG BALIK" SETELAH DISEBUT BODOH BUPATI LOMBOK TIMUR ALI BD

 MATARAM, klikntb.com - Kepala Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat, Lalu Moh Faozal mengaku tersinggung dengan kata "bodoh" yang diucapkan Bupati Lombok Timur Ali Bin Dahlan saat acara Festival Alunan Budaya Desa Kecamatan Pringgasela.
        "Sampaikan saja dia, seenak perutnya apa sih lebihnya Ali BD. Saya tidak terima," kata Faozal di Mataram, Rabu.
       Faozal menilai, apa yang disampaikan Bupati Lombok Timur Ali Bin Dahlan atau akrab disapa Ali BD sangat tidak pantas, terlebih ucapan tersebut disampaikan di khalayak ramai.
       "Beliau Bupati, pejabat yang harus memiliki tata krama," ujarnya.
       Menurutnya, yang namanya Bupati adalah pemimpin daerah, sehingga warna suatu daerah tergantung oleh Bupatinya.
        "Saya ini juga orang Lombok Timur, tapi ketika bahasa-bahasa yang keluar dari seorang pejabat publik, seperti seorang Bupati tidak terukur, apalagi ukurannya tata krama bagi kita kalimat bodoh itu menyebut sesuatu yang tidak pada tempatnya. Secara pribadi, saya tersinggung mendengar bahasa itu," ujarnya.
        Faozal mengungkapkan, ketidakhadirannya di acara Festival Alunan Budaya Desa Kecamatan Pringgasela, karena pihak panitia tidak pernah melaporkan terkait acara tersebut ke Dinas Pariwisata Provinsi NTB. Bahkan, acara Festival Alunan Budaya Desa Kecamatan Pringgasela juga tidak masuk dalam kalender event pariwisata NTB 2017.
        "Saya juga tidak tahu sama sekali, bahkan saya cek di dalam undangan (agenda) di tempat saya hari itu tidak ada," terang Faozal.
        Selain itu, ketidak hadirannya dalam acara tersebut karena masih berada di Kabupaten Sumbawa untuk menghadiri Festival Moyo yang mana kegiatan tersebut adalah bagian dari serangkaian acara bulan Pesona Lombok Sumbawa 2017.
       "Yang pertama tidak mungkin kita tinggalkan acara Moyo itu. Yang kedua selalu kemudian sebuah acara diukur dari bantuan tidak bisa karena namanya bantuan itu sudah bunyi di komponen penganggaran sudah harus sejak lama masuk," jelasnya.
        Seraya menambahkan, kalaupun dirinya hadir di acara itu dan memberikan bantuan berarti bukan hubungannya bahwa hadir tesebut dikatakan pintar atau tidak pintar.
        "Jadi apa yang disampaikan Ali BD tidak patut pada tempatnya. Untuk itu saya bilang tersinggung," tegasnya kembali.
        Disinggung apakah pernyataan Bupati Lombok Timur dimaksudkan untuk koreksi kepadanya dan Dispar? Faozal menegaskan tidak tepat kalau itu dikatakan bagian dari sebuah koreksi. Namun, Faozal mengaku dirinya tidak anti terhadap sebuah kritikan ataupun masukan. Hanya saja, kritikan yang disampaikan tidak dengan cara demikian.
       "Silahkan saja koreksi, kita terbuka dengan dinas ini," katanya.
       Tetapi khusus terkait dengan event yang dilaksanakan di Pringgasela itu, pihaknya mengaku tidak dilaporkan, bahkan tidak teragenda dalam kalender wisata provinsi.
       "Kalaupun dia datang pasti kita berikan bantuan karena tahun lalu kita berikan bantuan Rp 5 juta secara pribadi kepada mereka untuk event itu," jelasnya.
        Untuk itu, terkait kalimat Ali BD yang seorang pejabat publik menyampaikan kepada unit yang secara langsung tidak pada koordinasinya dinilai Faozal salah alamat.
       "Atasan saya itu gubernur, kalau gubernur bilang eh kamu Kadis bodoh selesai. Tetapi kalau Ali BD eh kamu kadis bodoh urusan apa saya sama Ali BD kadisnya bukan," sesal Faozal.
        Lebih lanjut, disinggung penilaiannya soal pariwisata Lombok Timur, Faozal melihat pariwisata Lombok Timur secara destinasi oke. Akan tetapi secara kebijakan tidak ada sama sekali untuk pariwisata.
      "Coba kita buka apa yang dilakukan Lombok Timur terhadap pariwisatanya. Hampir pasti tidak pernah terukur, apa konsep dasar lain sebagainya Lombok Timur itu tidak ada," terangnya.
       Justru untuk membangun pariwisata Lombok Timur, Pemerintah Provinsi ikut turun tangan membenahi destinasi wisata di kabupaten itu, salah satunya Sembalun.
        "Kenapa Sembalun terangkat karena kita turun ke Sembalun hampir semua intervensi kita untuk Sembalun, jalan nasional didorong untuk penguatan Sembalun. Kemudian mana lagi destinasinya," tambah Faozal.
       Oleh karena itu bukan tempatnya seorang Ali BD mengatakan orang lain itu bodoh seperti itu diluar kewenangannya.
       "Kalau dia bilang Kadis Pariwisata Lombok Timur itu bodoh ya urusan Ali BD yang angkat kadisnya. Tapi jangan Kadispar Provinsi dikatakan bodoh memang urusan apa saya dengan Ali BD," ketusnya.
        Pasca kejadian tersebut, ditanya bagaimana selanjutnya kegiatan itu, Faozal menjelaskan bisa saja masuk dalam agenda pariwisata, namun tentu akan melihat terlebih dahulu. Karena untuk bisa masuk kalender pariwisata NTB harus ada alat ukurnya yang jelas, seperti apakah aktivitas itu bisa dilakukan setiap tahun dengan kapasitas dan investasi yang dibutuhkan untuk acara itu barulah bisa dipertimbangkan masuk dalam kalender wisata NTB.
        "Kita perlu ukur juga itu. Tapi sayangnya mereka tidak pernah melaporkan. padahal acara itu masuk yang ketiga, tapi tidak ada gaungnya," ucap mantan Kepala Museum NTB tersebut.
        Karena itu, Faozal berharap antara provinsi dan kabupaten saling mendukung. Tidak dengan menjatuhkan seperti yang dikatakan Bupati Lombok Timur Ali BD.An

Read More