PPP RESMI USUNG AHYAR-MORI HADAPI PILGUB NTB

     MATARAM, klikntb.com - Tuntas sudah penantian panjang Walikota Mataram H Ahyar Abduh dan Wakil Ketua DPRD Mori Hanafi untuk mendapat pinangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam menghadapi Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat 2018.
     Hal ini menyusul telah serahkannya surat keputusan (SK) dari partai berlambang Ka'bah tersebut terhadap keduanya, Rabu (20/9), bertempat di Kantor DPW PPP NTB di Jalan Majapahit, Kota Mataram.
     Ketua DPW PPP NTB Hj Wartiah mengatakan penetapan H Ahyar Abduh dan Mori Hanafi berdasarkan surat keputusan (SK) DPP PPP nomor 183/SK/W/VIII/2017.
     "SK yang kita sekarang ini asli dari DPP, sehingga tidak boleh ada lagi keraguan terkait SK ini," kata Wartiah saat acara penyerahan SK DPP PPP ke H Ahyar Abduh dan Mori Hanafi.
      Wartiah menegaskan, keputusan PPP mendukung H Ahyar Abduh dan Mori Hanafi di kontestasi Pilkada 2018. Karena PPP ingin membuat sejarah baru mengganti kepemimpinan lama ke kepemimpinan baru, yakni dengan mendukung H Ahyar Abduh dan Mori Hanafi.
       "PPP sudah turun ke seluruh kabupaten/kota menemui masyarakat. Mereka semua menginginkan H Ahyar Abduh sebagai gubernur. Itulah akhirnya PPP curi start lebih awal mendukung Ahyar Abduh dan Mori Hanafi, karena tidak ada keraguan," jelas Wartiah.
      Ia menuturkan, antara PPP dan kedua pasangan tersebut memiliki kesamaan dan pandangan soal NTB kedepan. Bahkan, kesamaan itu sesuai dengan sembilan butir visi misi kedua pasangan, diantaranya membangun masyarakat NTB sejahtera.
       Selain itu, kata Wartiah, PPP melihat pengalaman Ahyar Abduh saat masih duduk sebagai anggota DPRD kota Mataram sudah tidak perlu diragukan lagi  karena sudah teruji. Begitupula di eksekutif sebagai Walikota Mataram dua periode.
      "Keraguan apalagi yang kita harus pertanyakan melihat kinerjanya saat duduk di DPRD hingga menjadi walikota seperti saat ini," jelasnya.
       Disamping itu, Ahyar Abduh, lanjut Wartiah, juga dikenal karena ketokohannya, karena memiliki pondok pesantren. Tidak hanya itu, pihaknya menilai Ahyar Abduh berhasil memimpin kota Mataram selama dua periode dan memiliki prestasi yang luar biasa, terbukti dengan banyak penghargaan baik nasional dan internasional yang diraih di kepemimpinannya.
       Kemudian, pihaknya melihat Ahyar memiliki komitmen untuk memajukan dunia pendidikan di NTB, termasuk meningkatkan stabilitas keamanan.
      "PPP tidak ingin main-main. PPP ingin serius mengusung keduanya," tandas Wartiah.
       Lebih lanjut, Wartiah menegaskan dengan dukungan PPP tersebut, maka H Ahyar Abduh dan Mori Hanafi sudah mendapat dukungan dua partai politik, yakni PPP dan Partai Gerindra.
       "Artinya secara kursi di DPRD kita sudah memenuhi dari 13 kursi yang dibutuhkan. Karena dengan Gerindra 8 kursi ditambah PPP 6 kursi jadi sudah melebihi," terangnya.
        Untuk dukungan partai lain, wanita yang juga menjabat Ketua Komisi V DPRD NTB ini masih berharap partai-partai yang tergabung dalam koalisi poros tengah seperti PAN, PKB, Hanura bersatu mendukung kedua pasangan tersebut.
       "Koalisi poros tengah tidak akan pecah, InshaAllah itu," katanya.An

Read More

Perizinan Investasi di KSB Harus Dipermudah. Bupati: "Jangan Persulit karena Aturan"

KSB,Klikntb.com - Bupati Sumbawa Barat, DR. Ir. H. W.Musyafirin, MM dalam suatu kesempatan mengharapkan perizinan investasi harus lebih dipermudah. Sebab investasi yang masuk ke daerah akan memberikan kontribusi yang besar

“Investasi diharapkan dapat memberi kontribusi yang besar, sehingga akan menunjang pendapatan daerah. Jadi, harus ada kemudahan investasi melalui regulasi, proses perizinan yang sederhana dan transparan,” kata Bupati

Menurut Bupati Sumbawa Barat, kepada klikntb, Rabu(20/9) mengatakan, proses perizinan yang sederhana dan transparan tersebut membutuhkan dukungan kelembagaan serta aparatur yang responsif dan bersih. Selain itu, ketersedian lahan juga harus diperhatikan.

“Perlu juga ada dukungan dari kelembagaan serta aparatur yang responsif, bersih, serta memperhatikan ketersedian lahan agar daerah ini dapat dijadikan sebagai daerah yang ramah investasi,” ujarnya.

Musyafirin mengatakan, pemerintah saat ini berupaya untuk menjadikan Sumbawa Barat sebagai daerah yang ramah investasi. Sehingga masalah lahan, perizinan, keamanan dan kenyamanan perlu diperhatikan dengan baik. Daerah yang ramah akan membantu terciptanya lapangan pekerjaan, angka kemiskinan pun bisa ditekan.

“Kondisi ramah investasi demikian pada gilirannya akan membantu membuka lapangan kerja yang luas, peningkatan daya saing dan produktivitas serta mempercepat turunnya tingkat kemiskinan,” tandasnya.
Bupati juga mengharapkan agar seluruh SKPD berperan aktif menjadikan Sumbawa Barat sebagai daerah yang ramah investasi, melalui langkah koordinasi dan juga kerja sama yang baik.

“Tingkatkan terus koordinasi dan ciptakan hubungan kerjasama melalui sinkronisasi program dan kegiatan yang dibiayai dari APBD, serta pemanfaatan anggaran lain yang bertanggungjawab," imbuhnya.

Kondisi Sumbawa Barat  yang tetap aman diharapkan dapat terus dijaga agar investasi bisa dengan mudah dan lancar masuk ke daerah.

“Investasi bisa nyaman ketika mereka merasa aman berinvestasi," cetusnya.
Khususnya kepada dinas penanaman modal perizinan terpadu satu pintu (DPMPTSP), Bupati  menekankan agar layanan perizinan dapat dipersingkat. Pelayanan perizinan yang memakan waktu lama akan menjadikan masalah. Apalagi  dunia usaha saat ini perubahannya begitu cepat sehingga pelayanannyapun harus lebih dimaksimalkan  mengikuti perubahan itu sendiri.

" Perizinan dari kabupaten hingga desa ada standar dan aturannya karena berada dalam sistem. Namun jangan sampai karena ada aturan menjadikan pelayanan perizinan justru dipersulit. Jangan ada rasa suka atau tidak suka. Pelaku usaha silahkan tuntut layanan terbaik tetapi jangan memberi imbalan karena akan menjerumuskan," pungkas Bupati. Dev

Read More

Karena Tak Konsisten, PKB Diduga Hanya "Permainkan" Amin

     MATARAM, klikntb.com - Partai Kebangkitan Bangsa menjadi sorotan internal partai yang tergabung dalam koalisi Poros tengah dalam mengusung Bacagub Bacawagub menjelang Pilgub 2018. Salah satunya serangan datang dari salah satu mitra penggagas koalisi poros tengah, Gerindra.

 Dikatakan Sekretaris DPD Partai Gerindra Nusa Tenggara Barat H Sakduddin, Selasa (19/9), pihaknya meragukan dukungan Partai Kebangkitan Bangsa terhadap H Muhammad Amin sebagai bakal calon wakil gubernur untuk bertarung di Pilkada NTB 2018.
     "Kita meragukan dukungan dan cara-cara PKB itu," kata Sakduddin.
     Sakduddin, menilai manuver PKB dengan memberikan dukungan terhadap H Muhammad Amin dapat memicu terpecahnya koalisi poros tengah yang selama ini sudah terbangun. Bahkan, pihaknya menduga apa yang dilakukan PKB hanyalah untuk mempermainkan H Muhammad Amin.
       Gerindra sendiri diakui Sakduddin, sudah sejak awal menjalin kesepakatan bersama partai koalisi poros tengah seperti PAN, PPP, Hanura, termasuk PKB untuk mengusung H Ahyar Abduh sebagai bakal calon gubernur dan Mori Hanafi sebagai bakal calon wakil gubernur. Namun justru yang terjadi, PKB menelikung dari belakang dengan tiba-tiba mendukung Muhammad Amin yang saat ini menjabat Wakil Gubernur NTB.
       "Sudah ada koordinasi, musyawarah bahkan hingga perjanjian untuk sama-sama mendukung. Tapi apa yang terjadi mereka mendukung calon lain. Mestinya komitmen diingat lah," ucapnya.
       Anggota DPRD NTB ini lantas menyayangkan inkonsistensi PKB yang tidak menjunjung tinggi komitmen bakal calon yang akan diusung.
      "Masak yang tidak menyampaikan visi dan misinya dipilih. Kami tidak keberatan tapi yang jelas kita meragukan komitmen PKB," katanya.
      Nasib koalisi poros tengah yang digagas sejumlah partai politik seperti PKB, PPP, PAN, Hanura dan Gerindra untuk menghadapi Pilkada Gubernur Nusa Tenggara Barat 2018 terancam bubar.
      Terputusnya tali silaturahmi antar partai-partai yang dahulu berencana membangun sebuah koalisi besar di Pilkada NTB 2018 tersebut tidak ditampik Ketua DPW PPP NTB Hj Wartiah.
     Ia mengungkapkan, terancam kandasnya koalisi poros tengah ini dikarenakan partai-partai penggagas tidak terlihat satu suara untuk mengusung bakal calon. Terlebih lagi setelah PKB menasbihkan H Muhammad Amin sebagai bakal calon Wakil Gubernur dari partai itu.
      "Kita sepakat untuk usung calon itu sama-sama, tapi seiring ini waktu rupanya hal ini tidak berjalan," katanya.
       Meski dibayang-bayangi kabar bubar, Wartiah berharap koalisi tersebut tetap bertahan hingga Pilkada 2018 berlangsung. Untuk itu komitmen partai-partai yang sejak awal berencana membentuk poros tengah harus tetap dipertahankan.
       "Yang pasti PPP memilih cagub dan cawagub sejak awal. Meski dengan munculnya nama Pak Amin keberadaan koalisi bisa terbantahkan," ucapnya.
       Melihat kondisi ini, menurut Wartiah pihaknya tidak merasa dikhianati. Meski tidak sesuai dengan kesepakatan awal, karena semua partai yang tergabung dalam koalisi seharusnya berjalan searah untuk dukungan pilkada NTB 2018.
       "Kita masih tetap komunikasi dan berkomitmen tidak ada perpecahan," pungkas Wartiah.An

Read More

Bupati : Pungli, Praktek Terkecil Korupsi yang Harus Dihilangkan Di KSB

KSB, klikntb.com - Bupati Sumbawa Barat DR. IR. H. W. Musyafirin, MM, kembali mengingatkan, pungutan liar (pungli) merupakan praktek terkecil dari korupsi yang memang harus dihilangkan. Pasalnya, hal ini menjadi preseden buruk bagi cerminan tata kelola pemerintahan yang baik

Kata Bupati, praktek korupsi ini beragam bentuk dan macamnya. Ada korupsi karena kebutuhan dan karena serakah. Biasanya korupsi karena kebutuhan ini nominalnya kecil dan memang didasari alasan ekonomis, meski demikian hal ini tetap tidak bisa dibenarkan. Sedangkan korupsi karena keserakahan, biasanya dilakukan secara sistematis dan melibatkan banyak pihak dan ini menjadi perhatian pemerintah dengan menyiapkan langkah khusus dalam menanganinya

“Langkah khusus yang dilakukan pemerintah dalam melakukan pemberantasan pungli secara detail di semua sektor, yakni dengan memperbaiki pola pelayanan yang baik dan bersih," ungkapnya
 
Menurutnya, hadirnya Perpres No 87/2016 tentang Satgas Saber Pungli dan Kepmenko No 78/2016 tentang kelompok kerja dan sekretariat satuan tugas Sapu bersih pungutan liar merupakan salah satu langkah khusus dalam memberantas pungutan liar, karena telah merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

“Untuk itu, perlu pemberantasan secara tegas, terpadu, efisien dan efektif serta mampu menciptakan efek jera buat para pelaku pungli. Dengan telah terbentuknya satgas Saber Pungli, diharapkan tidak ada lagi pungutan liar di Sumbawa Barat,” Imbuhnya.
Bupati mengajak untuk bersama-sama memberantas pungutan liar, karena tugas ini tidak hanya dibebankan pada aparat penegak hukum saja, namun pemerintah, swasta beserta seluruh elemen masyarakat harus ikut terlibat langsung dalam memberantasnya. Ini karena terjadinya Pungli, juga karena adanya hubungan simbiosismutualisme antara keduanya. Karena tidak mau repot pihak tertentu rela merogoh saku lebih dalam untuk urusan tertentu.

" Hal seperti itu tentu tidak boleh dibiarkan. Jika menemukannya, masyarakat harus berani melaporkannya baik kepada pimpinan institusi pelayanan itu sendiri atau ke aparat penegak hukum negara," kata Bupati. Dev

Read More

MORI TAK BERANI SESUMBAR DAPAT DUKUNGAN PPP

MATARAM, klikntb.com- Penundaan penyerahan SK dukungan DPW PPP NTB ke Bacagub dan Bacawagub yang diusung pada Pilgub 2018 yang sedianya diserahkan kemarin ditanggapi positif Mori Hanafi. Sebagai bacawagub yang kerap disebut paling berpeluang  mendapatkan SK tersebut bersama Ahyar Abduh dipahami sebagai persoalan teknis karena calon gubernur yang hendak diusung (red. Ahyar Abduh) sedang berada di luar daerah.
"Saya kira Itu hanya persoalan teknis saja karena calon gubernur tidak bisa hadir sebagaimana dijelaskan DPW PPP," tanggap Mori, Selasa (19/9).
Kendati demikian Mori tetap tak berani  memastikan bahwa untuk Ahyar dan dirinyalah "tiket"  PPP tersebut.
 "Sebagai salah satu calon yang mendaftar dan mengikuti visi misi di PPP tentu berharap PPP mendukung saya," ucapnya sembari tersenyum.
Sejauhmana kepastiannya jika SK PPP itu memang untuk Ahyar-Mori ?  "Kita lihat saja nanti. Kan pengumumannya juga besok," imbuh Mori sambil berlalu.

Sebagaimana diberitakan klikntb, Senin (18/9) DPW PPP Nusa Tenggara Barat membatalkan rencana penyerahan surat keputusan dari DPP PPP untuk bacagub dan bacawagub yang akan diusung di Pilkada 2018 karena Bacagub dan Bacawagub yang diundang tidak bisa hadir.
       Hal itu dikatakan Ketua DPW PPP NTB Hj Wartiah dan penundaannya hingga Rabu besok.
     "Sedianya hari ini (Senin, red) kami akan menyerahkan. Tapi karena ada kendala teknis penyerahan SK kami tunda hingga Rabu (20/9) esok," tegas Wartiah.
Soal untuk siapa SK partai berlambang Ka'bah tersebut Wartiah tetap bungkam sembari mempersilahkan wartawan menyimpulkan sendiri.lks

Read More

Manimbang Kahariadi Bilang KSB Diambang Kota Pengangguran Jika...

KSB, klikntb.com - Pengamat Kebijakan Publik, Drs. Manimbang Kahariadi, mengatakan pemerintah maupun lembaga legislatif selaku policy maker (pembuat kebijakan) harus mengambil langkah cepat mencegah dampak sosial atas kebijakan PT AMNT mempensiunkan karyawan yang dipekerjakan. Karakteristik Sumbawa Barat yang sangat bergantung sektor pertambangan harus menjadi pelajaran. Ketika sektor itu tumbang, tak ada dukungan lokomotif ekonomi lain yang disiapkan

“Di sini pentingnya peran UMKM (usaha mikro, kecil, menengah). Ketika sektor pertambangan menjadi primadona, pemerintah harus bergerak cepat membangun kesempatan kerja di sektor
lain terutama UMKM,” jelas Manimbang melalui telepon kepada klikntb, Selasa(19/9)

Sejauh ini, menurut mantan Ketua DPRD Sumbawa Barat periode 2004-2009 itu, pemerintah tidak mengedepankan upaya pencegahan. Masih menggunakan cara begitu ada masalah baru ditanggulangi.

 Pemerintah semestinya harus memetakan mereka yang akan segera menyandang status “tuna-kerja”. Jika sebagian besar mereka adalah operator alat berat, pemerintah bisa mengalihkan ke sektor padat karya. Begitupun pekerja-pekerja lainnya

" Tempat asal pekerja juga dapat dipertimbangkan. Jika kebanyakan tenaga skill itu pendatang, langkah memulangkan ke daerah asal dapat diambil. Apalagi pekerja pendatang tidak memiliki fanatisme untuk tinggal di suatu daerah. Jika dipertahankan, dikhawatirkan terjadi disparitas sosial," cetusnya

Dampak sosial dari kebijakan program pensiun dini itu  juga tak boleh dipandang enteng. Bukan tidak mungkin, tak kunjung membaiknya kondisi perusahaan itu, membuat PHK di subkontraktor dan jasa lainnya semakin menjadi-jadi. Jika sudah
demikian bukan tak mungkin Sumbawa Barat di ambang kota pengangguran

" Jadi memang harus cepat diaddress, karena kalau tidak bisa berlarut-larut. Paket kebijakan yang arahnya memberdayakan kembali yang sifatnya padat karya dan mempercepat reindustrialisasi, itu yang sangat penting,” tandas Manimbang. Dev

Read More

Fahri Hamzah Sebut KPK Seperti Takut Lawan Novanto, Begini Uraiannya...

KSB, klikntb.com - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menyebut ada yang unik dari KPK ketika berhadapan dengan Ketua DPR Setya Novanto dalam perkara dugaan korupsi e-KTP. Menurut Fahri, KPK sedikit ngeper alias takut melawan Novanto.

"Reaksi KPK ke Novanto agak banyak yang unik ya. Dicekal 6 bulan, nggak diapa-apain. Jadi tersangka nggak diapa-apain juga. Begitu praperadilan, panik, bentuk tim dokter," ujar Fahri Kepada klikntb di Gedung Serba Guna Seteluk , Senin (18/9).

"Jangan-jangan hebat kawan itu, gitu loh. KPK agak ngeper juga lihat Novanto, takut kalah, ya nggak tahu lah," imbuh Fahri.

Fahri mengibaratkan penyelidikan yang dilakukan KPK terhadap Novanto seperti pertarungan silat kelas dunia. Fahri mengaku tak tahu apa yang terjadi sehingga KPK terbilang lama menangani Novanto.

"Itu kan persilatan orang-orang hebat di atas. Kita ini apalah, rakyat biasa," tutur Fahri.

Fahri juga bicara soal surat Novanto ke KPK yang meminta penundaan pemeriksaan sebagai tersangka hingga praperadilan selesai. Menurut Fahri, seharusnya Novanto tak usah khawatir sehingga mesti menyurati KPK.

Hal itu dikatakan Fahri usai dia mengamati perkembangan pengusutan kepada Novanto. Langkah KPK yang membentuk tim dokter untuk memeriksa kesehatan Novanto, di mana Novanto sakit dan tak bisa diperiksa KPK sebagai tersangka e-KTP di tengah langkah praperadilan, menurut Fahri menandakan kalau koleganya di DPR itu orang hebat.

"Tapi begitu, ini, saya lihat membentuk tim dokter segala macam, mungkin memang Novanto ini hebat ya jangan-jangan, saya nggak tahu juga. Kita lihat aja," ujar Fahri. Dev

Read More